KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

Dian Kurniati | Selasa, 26 Juli 2022 | 10:15 WIB
Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

Pekerja menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari atas mobil di Desa Lemo - Lemo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Sabtu (2/7/2022). Harga TBS kelapa sawit tingkat pengepul sejak sebulan terakhir mengalami penurunan harga dari Rp2.280 per kilogram menjadi Rp800 per kilogram disebabkan banyaknya produksi. ANTARA FOTO/Akbar Tado/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen untuk mendukung program percepatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya melalui penurunan tarif pungutan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya sudah dipangkas. Untuk itu, DJBC akan memberikan dukungan melalui optimalisasi pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor tersebut.

"Sebagai garda terdepan di perbatasan, DJBC siap menerapkan langkah-langkah strategis sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya, dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Hatta menuturkan penurunan tarif pungutan ekspor telah diatur dalam PMK 115/2022 sebagai revisi atas PMK 103/2022. Melalui beleid tersebut, tarif pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya ditetapkan US$0 sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2022.

Sementara itu, mulai 1 September 2022, ekspor semua jenis produk CPO akan dikenakan pungutan kecuali tandan buah segar (TBS). Misal, pada CPO, tarif pungutan ekspor ditetapkan US$55 hingga US$240 per ton mengikuti pergerakan harga CPO.

Tarif pungutan dikenakan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BPDP Kelapa Sawit. Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO dengan mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.

Baca Juga:
Awasi BKC Ilegal, DJBC Sudah Lakukan 6.000 Penindakan selama Kuartal I

Hatta berharap percepatan ekspor dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta menciptakan profit yang berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan petani dengan tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga CPO dan produk turunannya di dalam negeri.

Sejalan dengan itu, kebijakan percepatan ekspor juga diharapkan akan berdampak pada penurunan harga CPO dan produk turunannya di pasar global lantaran kontribusi sawit Indonesia saat ini sudah mencapai 55%.

Untuk itu, lanjut Hatta, DJBC akan terus berupaya meningkatkan pelayanan mulai dari administrasi hingga pengawasan kegiatan ekspor di lapangan.

"Kami juga mengajak stakeholders dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di bidang ekspor yang dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk