Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

A+
A-
1
A+
A-
1

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji (kanan) saat memberikan paparan dalam kuliah umum ‘Dampak Digitalisasi terhadap Sektor Pajak’ di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kwik Kian Gie, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Dua pilar terkait pemajakan ekonomi digital yang disepakati untuk menjadi dasar pencapaian konsensus global pada 2020 akan meredam perlombaan penurunan tarif pajak. Implementasi kedua pilar ini juga akan memberi dampak positif bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji dalam kuliah umum bertajuk ‘Dampak Digitalisasi terhadap Sektor Pajak’ di Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kwik Kian Gie, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Di depan ratusan mahasiswa, dia memaparkan perkembangan terkini terkait upaya pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital. Perkembangan terkini didapatkan dari pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang pada awal bulan ini.

Baca Juga: Lean Taxation untuk Menekan Biaya Administrasi Pajak

“Pilar pertama mengenai alokasi hak pemajakan yang mencakup pembaharuan nexus dan skema pengalokasian laba. Pilar kedua tentang GloBE (Global Anti-Base Erosion) yang menjamin adanya pajak minimum bagi yurisdiksi yang memiliki keterkaitan dengan bisnis digital,” paparnya.

Proposal yang disodorkan forum BEPS Inclusive Framework OECD ini, menurut Bawono, berdampak positif pada Indonesia. Pada pilar pertama, terlihat ada keberpihakan bagi negara pasar seperti Indonesia, yang memiliki jumlah pengguna platform digital cukup banyak.

Selanjutnya, pada pilar kedua, GloBE akan meredam intensitas kompetisi pajak yang tidak sehat. Hal tersebut pada gilirannya akan mengurangi tekanan penurunan tarif PPh badan maupun pemberian insentif pajak yang berlebihan.

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Dalam kuliah umum tersebut, Bawono juga membahas dampak digitalisasi terhadap administrasi pajak. Menurutnya, digitalisasi akan membuat aministrasi pajak menjadi semakin mudah dan efisien karena berbagai model sistem elektronik yang bisa digunakan.

Dengan kemudahan dan efisiensi dari sisi administrasi, Ditjen Pajak juga bisa memanfaatkan pesatnya digitalisasi untuk memudahkan pengolahan data kepatuhan wajib pajak (WP). Apalagi, otoritas mulai mengimplementasikan berbagai pertukaran informasi, termasuk automatic exchange of information (AEoI).

Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, otoritas juga bisa mulai mengkaji pengenaan pajak atas teknologi atau robot. Bagaimanapun, teknologi akan menggantikan beberapa bidang pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia.

Baca Juga: Antara Reformasi Pajak dan Reformasi Birokrasi

“Pajak atas teknologi atau robot juga bisa jadi alat untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja manusia yang sudah tergantikan oleh mesin,” imbuhnya.

Sekadar informasi, kuliah umum ini diadakan bersamaan dengan penandatanganan kerja sama (MoU) pendidikan antara DDTC dan IBI Kwik Kian Gie. Penandatanganan MoU ini menambah deretan perguruan tinggi yang sudah berkolaborasi dengan DDTC.

Sebelum IBI Kwik Kian Gie, tercatat ada 13 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki perjanjian kerja sama pendidikan dengan DDTC. Ketiga belas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Selanjutnya, ada Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN). (kaw)

Di depan ratusan mahasiswa, dia memaparkan perkembangan terkini terkait upaya pencapaian konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital. Perkembangan terkini didapatkan dari pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang pada awal bulan ini.

Baca Juga: Lean Taxation untuk Menekan Biaya Administrasi Pajak

“Pilar pertama mengenai alokasi hak pemajakan yang mencakup pembaharuan nexus dan skema pengalokasian laba. Pilar kedua tentang GloBE (Global Anti-Base Erosion) yang menjamin adanya pajak minimum bagi yurisdiksi yang memiliki keterkaitan dengan bisnis digital,” paparnya.

Proposal yang disodorkan forum BEPS Inclusive Framework OECD ini, menurut Bawono, berdampak positif pada Indonesia. Pada pilar pertama, terlihat ada keberpihakan bagi negara pasar seperti Indonesia, yang memiliki jumlah pengguna platform digital cukup banyak.

Selanjutnya, pada pilar kedua, GloBE akan meredam intensitas kompetisi pajak yang tidak sehat. Hal tersebut pada gilirannya akan mengurangi tekanan penurunan tarif PPh badan maupun pemberian insentif pajak yang berlebihan.

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Dalam kuliah umum tersebut, Bawono juga membahas dampak digitalisasi terhadap administrasi pajak. Menurutnya, digitalisasi akan membuat aministrasi pajak menjadi semakin mudah dan efisien karena berbagai model sistem elektronik yang bisa digunakan.

Dengan kemudahan dan efisiensi dari sisi administrasi, Ditjen Pajak juga bisa memanfaatkan pesatnya digitalisasi untuk memudahkan pengolahan data kepatuhan wajib pajak (WP). Apalagi, otoritas mulai mengimplementasikan berbagai pertukaran informasi, termasuk automatic exchange of information (AEoI).

Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, otoritas juga bisa mulai mengkaji pengenaan pajak atas teknologi atau robot. Bagaimanapun, teknologi akan menggantikan beberapa bidang pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia.

Baca Juga: Antara Reformasi Pajak dan Reformasi Birokrasi

“Pajak atas teknologi atau robot juga bisa jadi alat untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja manusia yang sudah tergantikan oleh mesin,” imbuhnya.

Sekadar informasi, kuliah umum ini diadakan bersamaan dengan penandatanganan kerja sama (MoU) pendidikan antara DDTC dan IBI Kwik Kian Gie. Penandatanganan MoU ini menambah deretan perguruan tinggi yang sudah berkolaborasi dengan DDTC.

Sebelum IBI Kwik Kian Gie, tercatat ada 13 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki perjanjian kerja sama pendidikan dengan DDTC. Ketiga belas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Selanjutnya, ada Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN). (kaw)

Topik : ekonomi digital, OECD, G20, DDTC, Kwik Kian Gie
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
berita pilihan
Senin, 11 November 2019 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Senin, 20 Mei 2019 | 10:21 WIB
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Selasa, 22 Oktober 2019 | 14:07 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Minggu, 11 Desember 2016 | 11:17 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Selasa, 23 April 2019 | 17:17 WIB
TST KE-20 SPA FEB UI