Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Presiden: Segera Revisi UU KUP, PPh & PPN

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai segera direvisi guna menyelesaikan agenda reformasi perpajakan dalam rangka perbaikan iklim investasi, menyusul disahkannya UU Tax Amnesty.

Presiden Jokowi mengemukakan instruksi tersebut di hadapan sejumlah pejabat pemerintah dan tamu undangan lain saat memberikan sambutan pada peluncuran Program Pengampunan Pajak, di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/7).

“Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty. Ada tindaklanjutnya, yaitu revisi UU Perpajakan,” katanya.

Baca Juga: Download Inside Tax Edisi Outlook 'Antara Relaksasi & Mobilisasi'

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan tax amnesty bukanlah semata-mata tindakan negara memberikan pengampunan pajak, tetapi adalah tindakan negara menarik atau melakukan repatriasi aset yang tersimpan di luar negeri untuk diinvestasikan ke Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi menambahkan, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat menampung dana repatriasi itu.

“Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan gambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” katanya.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Dia menyebutkan, instrumen itu di antaranya surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi khusus infrastruktur, reksadana penyertaan terbatas, dan kontrak pengelolaan dana. Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi dari dana repatriasi tax amnesty.

Presiden juga menyampaikan akan disiapkan sekuritisasi dari investasi yang sudah dikerjakan. Dengan demikian diharapkan peluang dari dana repatriasi itu dapat digarap maksimal. “Kita harus bisa memanfaatkan uang yang masuk kembali ke negara kita, dan kita memerlukan sekali dana itu,” ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

“Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty. Ada tindaklanjutnya, yaitu revisi UU Perpajakan,” katanya.

Baca Juga: Download Inside Tax Edisi Outlook 'Antara Relaksasi & Mobilisasi'

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan tax amnesty bukanlah semata-mata tindakan negara memberikan pengampunan pajak, tetapi adalah tindakan negara menarik atau melakukan repatriasi aset yang tersimpan di luar negeri untuk diinvestasikan ke Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi menambahkan, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat menampung dana repatriasi itu.

“Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan gambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” katanya.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Dia menyebutkan, instrumen itu di antaranya surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi khusus infrastruktur, reksadana penyertaan terbatas, dan kontrak pengelolaan dana. Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi dari dana repatriasi tax amnesty.

Presiden juga menyampaikan akan disiapkan sekuritisasi dari investasi yang sudah dikerjakan. Dengan demikian diharapkan peluang dari dana repatriasi itu dapat digarap maksimal. “Kita harus bisa memanfaatkan uang yang masuk kembali ke negara kita, dan kita memerlukan sekali dana itu,” ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi
Topik : tax amnesty, jokowi, UU KUP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM