Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Presiden: Segera Revisi UU KUP, PPh & PPN

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai segera direvisi guna menyelesaikan agenda reformasi perpajakan dalam rangka perbaikan iklim investasi, menyusul disahkannya UU Tax Amnesty.

Presiden Jokowi mengemukakan instruksi tersebut di hadapan sejumlah pejabat pemerintah dan tamu undangan lain saat memberikan sambutan pada peluncuran Program Pengampunan Pajak, di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/7).

“Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty. Ada tindaklanjutnya, yaitu revisi UU Perpajakan,” katanya.

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan tax amnesty bukanlah semata-mata tindakan negara memberikan pengampunan pajak, tetapi adalah tindakan negara menarik atau melakukan repatriasi aset yang tersimpan di luar negeri untuk diinvestasikan ke Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi menambahkan, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat menampung dana repatriasi itu.

“Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan gambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” katanya.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Dia menyebutkan, instrumen itu di antaranya surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi khusus infrastruktur, reksadana penyertaan terbatas, dan kontrak pengelolaan dana. Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi dari dana repatriasi tax amnesty.

Presiden juga menyampaikan akan disiapkan sekuritisasi dari investasi yang sudah dikerjakan. Dengan demikian diharapkan peluang dari dana repatriasi itu dapat digarap maksimal. “Kita harus bisa memanfaatkan uang yang masuk kembali ke negara kita, dan kita memerlukan sekali dana itu,” ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

“Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty. Ada tindaklanjutnya, yaitu revisi UU Perpajakan,” katanya.

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan tax amnesty bukanlah semata-mata tindakan negara memberikan pengampunan pajak, tetapi adalah tindakan negara menarik atau melakukan repatriasi aset yang tersimpan di luar negeri untuk diinvestasikan ke Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi menambahkan, pemerintah sudah berkali-kali bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat menampung dana repatriasi itu.

“Hal ini juga sudah kita bicarakan dengan aparat, sudah kita bicarakan, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semua terang benderang dan gambang. Ini hanya untuk satu, pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain,” katanya.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Dia menyebutkan, instrumen itu di antaranya surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi khusus infrastruktur, reksadana penyertaan terbatas, dan kontrak pengelolaan dana. Instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi dari dana repatriasi tax amnesty.

Presiden juga menyampaikan akan disiapkan sekuritisasi dari investasi yang sudah dikerjakan. Dengan demikian diharapkan peluang dari dana repatriasi itu dapat digarap maksimal. “Kita harus bisa memanfaatkan uang yang masuk kembali ke negara kita, dan kita memerlukan sekali dana itu,” ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat
Topik : tax amnesty, jokowi, UU KUP
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI