REFORMASI PERPAJAKAN

Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Januari 2020 | 11:41 WIB
Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Presiden Joko Widodo sebelum rapat terbatas. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi perpajakan diyakini akan membuat Indonesia menjadi pusat gravitasi ekonomi regional maupun global.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan pada pertengahan pekan ini. Kedua omnibus law tersebut diyakini akan membawa dampak positif pada perekonomian nasional.

“Saya juga yakin dengan reformasi perpajakan yang kita lakukan, kita akan menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha dan ekosistem berinvestasi,” katanya.

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Kepala Negara meminta agar omnibus law selesai sebelum 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju. Dia meminta Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan seluruh kementerian yang berkaitan dengan komunikasi untuk melakukan pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada.

“Target kita harus selesai sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan,” imbuh Jokowi.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya, omnibus law perpajakan akan terdiri dari 28 Pasal dan memperbarui ketentuan di 7 undang-undang yang berlaku. Terobosan dalam kebijakan perpajakan ini terdiri dari 6 klaster yang mengatur sejumlah perubahan mulai dari pemangkasan tarif PPh badan hingga perubahan rezim pajak untuk orang pribadi.

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

Khusus untuk omnibus law cipta lapangan kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 79 undang-undang (UU) dan 1.244 pasal yang sudah diusulkan untuk direvisi dan masuk. Jumlah tersebut masih akan terus bergerak.

“Ini tentu masih agak bergerak naik atau turun tergantung pembahasan … Kami jadwalkan agar ini bisa selesai di akhir minggu ini,” kata Airlangga, seperti dikutip dari laman resmi Setkab. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak