Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Darurat, Sri Mulyani Utak-Atik Dana PEN

A+
A-
2
A+
A-
2
PPKM Darurat, Sri Mulyani Utak-Atik Dana PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi video, Jumat (2/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relokasi pagu 5 klaster stimulus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

Sri Mulyani mengatakan relokasi anggaran itu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Terdapat klaster yang mengalami kenaikan pagu. Namun, ada klaster yang mendapat pemangkasan alokasi anggaran.

“Dukungan APBN untuk PPKM darurat dan penanganan kesehatan dilakukan melalui realokasi di dalam program PEN kita," katanya melalui konferensi video, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

Sri Mulyani mengatakan alokasi program PEN 2021 tetap senilai Rp699,43 triliun. Menurutnya, alokasi anggaran untuk klaster program perlindungan sosial, kesehatan, dan insentif usaha mengalami kenaikan.

Di sisi lain, alokasi anggaran pada klaster dukungan UMKM dan korporasi serta program prioritas kementerian/lembaga mengalami pemotongan.

Sri Mulyani memerinci alokasi untuk program perlindungans sosial naik 0,54% dari Rp148,27 triliun menjadi 149,08 triliun. Hal itu terjadi karena pemerintah memperpanjang penyaluran sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, seperti bansos tunai dan subsidi listrik. Simak ‘PPKM Darurat, Bansos Tunai Rp300.000 Diperpanjang 2 Bulan’.

Baca Juga: Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Kemudian, pada klaster kesehatan, alokasinya juga naik 7,6% dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,98 triliun. Sri Mulyani menjelaskan penambahan itu untuk menggencarkan program vaksinasi, tracing dan testing, perawatan pasien, insentif perpajakan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana penanganan Covid-19.

Dari sisi insentif usaha, pagu yang disiapkan juga naik hingga 10,75% dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun. Kenaikan itu terjadi karena pemerintah memperpanjang pemberlakuan beberapa insentif pajak pada PMK 9/2021, dari seharusnya Juni 2021 menjadi Desember 2021. Simak ‘Periode Insentif Pajak Diperpanjang, Anggaran dalam PEN Naik 10,75%’.

Insentif yang diperpanjang tersebut yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Baca Juga: Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Meski demikian, perpanjangan untuk jenis insentif potongan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi PPN dipercepat hanya berlaku pada sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan.

"Tujuannya adalah untuk memperkuat korporasi dan mulai mendorong permintaan sehingga ekonomi kita bisa bergulir kembali," ujarnya. Simak pula ‘PMK Perpanjangan Waktu Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Ini Kata Wamenkeu’.

Sementara itu, alokasi untuk klaster dukungan UMKM dan koperasi dipangkas 7,88%, dari Rp193,74 triliun menjadi Rp178,47 triliun. Demikian pula pada dukungan program prioritas yang dipotong 3,73%, dari Rp127,85 triliun menjadi Rp123,08 triliun. (kaw)

Baca Juga: Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Topik : PPKM darurat, PEN, Sri Mulyani, insentif pajak, bansos

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Agar Fungsi Penilaian Pajak Lebih Strategis, Ini Upaya DJP

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik