Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

A+
A-
18
A+
A-
18
PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

DALAM praktik jual beli tanah dan/atau bangunan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) merupakan transaksi yang umum terjadi. PPJB dilakukan sebagai perjanjian pengikatan awal sebelum pihak yang bersangkutan membuat akta jual beli (AJB).

PPJB dapat menjadi salah satu strategi bagi pihak penjual untuk mendapatkan penghasilan atas tanah dan/atau bangunan yang belum selesai dibangun (indent) atau kondisi tertentu lainnya. Dalam konteks pajak penghasilan (PPh), PPJB atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh final.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP). Pengaturan lebih lanjut tentang tarif, dasar pengenaan pajak (DPP), pihak pemotong, dan aturan teknis lainnya tercantum dalam PP 34/2016 dan PMK 261/2016.

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) PMK 261/2016, PPJB tanah dan/atau bangunan dapat dipahami sebagai kesepakatan jual beli antara para pihak dapat berupa surat PPJB, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak penjual atau bermaksud menjual dengan pihak pembeli atau bermaksud membeli tanah dan/atau bangunan.

Dalam aspek penghitungan PPh terutang, wajib pajak cukup mengalikan tarif PPh dengan DPP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 34/2014, uraian terkait dengan besaran tarif PPh final atas PPJB tanah dan/atau bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.


Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Sementara itu, DPP atas objek PPh ini tertulis dalam Pasal 2 ayat (3) PP 34/2014. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, DPP atas PPJB ialah jumlah bruto atas nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. Namun, dalam hal PPJB dipengaruhi oleh hubungan istimewa, DPP-nya adalah jumlah bruto atas nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh.

Perlu diperhatikan, PPh yang terutang dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran, termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dibayarkan oleh pembeli sehubungan dengan PPJB atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 261/2016 diatur PPh atas PPJB wajib disetorkan sendiri oleh pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. PPh yang terutang tersebut wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Selain memiliki kewajiban untuk menyetor, pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan juga wajib melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh final Pasal 4 ayat (2). Pelaporan SPT masa tersebut harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Namun, tidak semua pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari PPJB dikenakan PPh final. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PMK 261/2016, terdapat 7 pihak yang dikecualikan dari pengenaan PPh final atas PHTB.

Pertama, orang pribadi yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan melakukan pengalihan dengan jumlah bruto kurang dari Rp60 juta. Adapun jumlah bruto tersebut bukanlah jumlah yang dipecah-pecah.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Hibah dapat dilakukan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketiga, badan yang melakukan pengalihan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Hibah hanya dapat dilakukan apabila tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Keempat, pengalihan karena waris. Kelima, badan yang melakukan pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku. Keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah (BGS) atau permanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan. Ketujuh, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Baca Juga: Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, kelas PPh final, PPh final, pajak, PPJB, tanah, bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 September 2022 | 13:00 WIB
PERPRES 111/2022

Perpres Baru, Jokowi Minta Pencapaian Sasaran SDGs Dipercepat

Sabtu, 24 September 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sabtu, 24 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Manfaatkan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir September 2022

Sabtu, 24 September 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Masih Punya Waktu Hingga Jumat Depan untuk Repatriasi PPS

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara