Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PP 6/2021 Terbit, Kemendagri Harap Perizinan di Daerah Makin Mudah

A+
A-
1
A+
A-
1
PP 6/2021 Terbit, Kemendagri Harap Perizinan di Daerah Makin Mudah

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai dasar kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi.

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan penyelenggaraan perizinan di daerah akan berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Potret perizinan berusaha di daerah masih memiliki sejumlah masalah, seperti membutuhkan biaya besar, lamanya waktu penyelesaian, serta alur birokrasi yang panjang," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Hudori menekankan pentingnya peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam penyelenggaraan izin usaha di daerah, sekaligus memberikan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui Online Single Submission (OSS).

DPM-PTSP juga berperan untuk monitoring, pengawasan, dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan komersial. Selain itu, DPM-PTSP harus berkoordinasi dengan perangkat daerah mengenai komitmen pemohon yang masuk melalui melalui OSS.

Dengan pelayanan yang baik, pemohon akan lebih mudah memperoleh nomor izin berusaha, serta sertifikat standar dan izin sesuai ketentuan. Adapun DPM-PTSP juga berperan untuk memberikan pertimbangan dalam membatalkan perizinan berusaha.

Baca Juga: Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Untuk diketahui, PP No. 6/2021 ini memiliki tiga tujuan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, yakni memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan usaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Prabawa Eka Soesanta menambahkan Kemendagri akan terus memberikan pemahaman penyelenggaraan perizinan berusaha kepada pemda.

"Diharapkan dapat tercipta optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha di DPM-PTSP, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Wah, Sumbangan PPN Batu Bara terhadap Penerimaan Tembus Rp439 Miliar

Topik : pp 6/2021, perizinan daerah, kemendagri, kebijakan pemerintah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 13:49 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK