Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Permainan & Lotre Mulai Dikenai Pajak 5%

0
0

Ilustrasi. 

ABUJA, DDTCNews – Otoritas pajak Nigeria (The Federal Inland Revenue Service/FIRS) dan National Lottery Regulatory Commission (NLRC) memulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor permainan dan lotre dengan tarif 5%.

Kepala FIRS Nigeria Babatunde Fowler menjelaskan otomatisasi pemungutan PPN akan mengoptimalisasi upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu, FIRS menggandeng para pemangku kepentingan untuk menerapkan strategi tersebut.

“Pemajakan dilakukan berdasarkan hukum. Kami menemukan cara untuk membuat pemungutan pajak berjalan lancar, nyaman, dan efisien. Kami mengautomasi PPN di sektor permainan (gaming) dan perjudian (gambling),” katanya, seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Menurutnya, strategi ini bukan dimaksudkan untuk merusak sektor terkait, tapi untuk meningkatkan kehidupan seluruh warga. Pasalnya, penerimaan PPN bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Fowler menegaskan tarif PPN 5% seharusnya tidak akan mengecilkan hati bisnis lotre. Sebaliknya, pemajakan ini dipercaya akan memperkuat bisnis lotre. Implementasi pengenaan PPN 5% dan pemungutan secara otomatis itu dijamin oleh sinergi antara FIRS dengan NLRC.

Penerapan ini disebabkan karena pemerintah melihat agen lotre telah gagal memungut PPN sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan pajak kepada pemerintah. Padahal, pemerintah mewajibkan sektor ini untuk memungut pajak sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Naikkan Batas Harga Rumah yang Kena PPnBM 20%

Dirjen NLRC Lanre Gbajabiamila menyatakan pentingnya mengawasi tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan pada sektor tersebut terhadap undang-undang perpajakan. Namun, pengawasan ini tidak dapat terlalu ditekankan mengingat tantangan ekonomi yang melesu.

“Dalam industri game, produk dan layanan umumnya ditawarkan melalui agen yang biasanya berhubungan langsung dengan para pemain. Konsumsi produk dan layanan tersebutlah yang akan dikenakan pajak,” paparnya.

Dia pun menegaskan NLRC tidak akan hanya duduk dan menyaksikan bisnis lotre mengalami kerugian. Namun, dia akan berupaya untuk memastikan strateginya bisa memberi dampak positif baik pada bisnis terkait maupun pemerintah.

Baca Juga: Konsensus Belum Dicapai, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Tetap Harus Ada

“Pemajakan dilakukan berdasarkan hukum. Kami menemukan cara untuk membuat pemungutan pajak berjalan lancar, nyaman, dan efisien. Kami mengautomasi PPN di sektor permainan (gaming) dan perjudian (gambling),” katanya, seperti dikutip pada Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Menurutnya, strategi ini bukan dimaksudkan untuk merusak sektor terkait, tapi untuk meningkatkan kehidupan seluruh warga. Pasalnya, penerimaan PPN bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Fowler menegaskan tarif PPN 5% seharusnya tidak akan mengecilkan hati bisnis lotre. Sebaliknya, pemajakan ini dipercaya akan memperkuat bisnis lotre. Implementasi pengenaan PPN 5% dan pemungutan secara otomatis itu dijamin oleh sinergi antara FIRS dengan NLRC.

Penerapan ini disebabkan karena pemerintah melihat agen lotre telah gagal memungut PPN sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan pajak kepada pemerintah. Padahal, pemerintah mewajibkan sektor ini untuk memungut pajak sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Wah, Pemerintah Naikkan Batas Harga Rumah yang Kena PPnBM 20%

Dirjen NLRC Lanre Gbajabiamila menyatakan pentingnya mengawasi tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan pada sektor tersebut terhadap undang-undang perpajakan. Namun, pengawasan ini tidak dapat terlalu ditekankan mengingat tantangan ekonomi yang melesu.

“Dalam industri game, produk dan layanan umumnya ditawarkan melalui agen yang biasanya berhubungan langsung dengan para pemain. Konsumsi produk dan layanan tersebutlah yang akan dikenakan pajak,” paparnya.

Dia pun menegaskan NLRC tidak akan hanya duduk dan menyaksikan bisnis lotre mengalami kerugian. Namun, dia akan berupaya untuk memastikan strateginya bisa memberi dampak positif baik pada bisnis terkait maupun pemerintah.

Baca Juga: Konsensus Belum Dicapai, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Tetap Harus Ada
Topik : lotre, gaming, permainan, PPN
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA