KEBIJAKAN PAJAK

Perlukah Wajib Pajak UMKM Menyiapkan TP Doc? Simak Penjelasannya

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 19 Februari 2022 | 14:45 WIB
Perlukah Wajib Pajak UMKM Menyiapkan TP Doc? Simak Penjelasannya

Practical Course: Transfer Pricing Documentation.

JAKARTA, DDTCNews - Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan badan makin dekat. Bagi Wajib Pajak badan dengan periode pembukuan Januari-Desember, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 30 April setiap tahunnya.

Lebih lanjut, setiap wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Yang dimaksud dengan lengkap dalam mengisi SPT adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Perlu diingat, salah satu dokumen lampiran SPT Tahunan Badan Form 1771 adalah ikhtisar dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing document), sebagaimana disebutkan dalam Poin J Nomor 14 Lampiran II PER-01/PJ/2019. Pasal 12 ayat (5) PER-01/PJ/2019 juga mengatur bahwa SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal berdasarkan penelitian SPT diketahui dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran II belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan.

Lantas apakah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbentuk badan juga perlu mempersiapkan dokumen penentuan harga transfer untuk dilampirkan pada SPT Tahunan Badan Form 1771?

Pasal 2 PMK Nomor 213/PMK.03/2016 mengatur bahwa dokumen penentuan harga transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal wajib diselenggarakan dan disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan beberapa kriteria.

Pertama, nilai peredaran bruto atau omzet pada tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50 miliar. Kedua, nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari Rp5 miliar untuk penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya.

Ketiga, pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah dari tarif PPh Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yaitu 22%. Apabila salah satu kriteria dari ketiga kriteria tersebut dipenuhi, wajib pajak UMKM wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal.

Yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada apabila salah satu dari beberapa kondisi dipenuhi.

Pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Lalu bagaimana cara mempersiapkan dokumentasi penentuan harga transfer? Dapatkan jawaban selengkapnya di transfer pricing documentation practical course yang akan diselenggarakan oleh DDTC Academy pada Kamis, 24 Februari 2022!

Pada transfer pricing practical course ini peserta akan dibekali dengan pemahaman praktis dan teoritis serta peraturan yang berlaku mengenai dokumentasi transfer pricing oleh pakar transfer pricing yang telah tersertifikasi dan berpengalaman, yaitu Partner Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Novi Hartanti.

Practical course ini terbuka untuk umum. Bagi Anda praktisi pajak, profesional, pemerintah, tenaga pengajar, ataupun mahasiswa dapat mempelajari dan mempraktekkannya secara langsung dibimbing oleh profesional DDTC.

Segera daftar pada link berikut: https://academy.ddtc.co.id/practical_course

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email mail to: [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy). 

Spesial! Hanya pada batch pertama Practical Course: Transfer Pricing Documentation kali ini, kami memberikan harga khusus dari harga normal Rp5.000.000 menjadi Rp1.500.000.

Para peserta akan memperoleh berbagai fasilitas seperti materi pre-reading, studi kasus ter-update, modul pembelajaran yang lengkap, dan e-sertifikat. Tak hanya itu, peserta akan memperoleh sesi live practice untuk menguji pemahaman yang diajarkan serta sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Selain itu, untuk peserta pada pelatihan kali ini, berkesempatan memperoleh voucher DDTC Academy senilai total Rp500.000. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Rabu, 03 April 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hanya 5 Hari! Diskon 40% untuk Buku Pajak dan Langganan Premium

Selasa, 02 April 2024 | 12:00 WIB KPP PRATAMA GORONTALO

Diedukasi soal Beneficial Ownership, WP Diimbau Hindari Praktik Ilegal

Jumat, 22 Maret 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Kanwil DJP Jakarta Khusus Adakan Seminar Pajak untuk Atlet e-Sport

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M