Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Perkuat Komitmen Kurangi Emisi Karbon, Menkeu Bentuk Badan Baru

A+
A-
1
A+
A-
1
Perkuat Komitmen Kurangi Emisi Karbon, Menkeu Bentuk Badan Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengonsolidasikan seluruh alokasi dana untuk kepentingan lingkungan hidup. Badan baru dibentuk di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibentuk sebagai perwujudan amanat dari dua aturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, PP No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Kedua, PP No.77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Aturan teknis juga sudah dirilis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Dana Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2019 Capai Rp257 Triliun

“Ini komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement terkait perubahan iklim,” katanya saat me-launching BPDLH di Kompleks Kemenkeu, Rabu (9/10/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan keseriusan pemerintah terikat isu lingkungan hidup melalui penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional.

Otoritas fiskal mencatat dukungan fiskal dalam program nasional terkait isu perubahan iklim yaitu senilai Rp72,4 triliun dalam APBNP 2016 (3,6% dari total anggaran). Angka itu naik menjadi Rp95,6 triliun dalam APBNP 2017 (4,7% dari total anggaran) dan Rp109,7 triliun dalam APBN 2018 (4,9% dari total anggaran).

Baca Juga: Tak Kantongi Izin, DJBC Musnahkan Barang Impor Ilegal Rp557 Juta

“Kalau dilihat baik secara nominal dan persentase angkanya naik. Ini menunjukan komitmen Indonesia untuk isu perubahan iklim,” ungkap Sri Mulyani.

Secara umum, BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait isu lingkungan hidup. Kini, dengan terbentuknya BPDLH, penggunaan dana akan diatur secara sistematis oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan.

Baca Juga: 'Uang yang Mereka Tawarkan Sangat Tinggi'

“BPDLH ini merupakan bagian untuk menjawab tantangan untuk meningkatkan ekonomi tanpa mengurangi komitmen Indonesia untuk menekan emisi karbon di masa depan,” imbuhnya. (kaw)

Topik : emisi karbon, iklim, perubahan iklim,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:15 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:08 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK