Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perbarui Kerja Sama, Peningkatan Tax Ratio Jadi Prioritas World Bank

A+
A-
0
A+
A-
0
Perbarui Kerja Sama, Peningkatan Tax Ratio Jadi Prioritas World Bank

Markas besar World Bank di Washington, D.C, Amerika Serikat. Indonesia dan World Bank memperbarui komitmen kerja sama antara kedua pihak dengan disepakatinya Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025. (Foto: Simone D. McCourtie/World Bank)

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia dan World Bank memperbarui komitmen kerja sama antara kedua pihak dengan disepakatinya Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025.

Dalam kerangka kerja sama tersebut, salah satu target yang hendak dicapai oleh Indonesia dan World Bank adalah peningkatan penerimaan pajak guna menjaga sustainabilitas fiskal.

"Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pengumpulan penerimaan yang lebih tinggi," tulis World Bank dalam dokumen kerangka kerja sama tersebut, dikutip Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: Sejak 2007, Tax Ratio Indonesia Masih Stagnan

Berdasarkan catatan World Bank, pajak yang mampu dikumpulkan Indonesia tidak mencapai 50% dari potensi aslinya. Tax ratio Indonesia juga diperkirakan belum akan pulih dalam waktu dekat.

Menurut proyeksi World Bank, tax ratio Indonesia diperkirakan baru bisa kembali ke level 10% pada 2024. Pada tahun 2024 dan 2024, tax ratio diperkirakan mencapai 10,5%.

Rendahnya realisasi pajak dibandingkan dengan potensi aslinya tidak terlepas dari sistem perpajakan yang berlaku, mulai dari threshold pengenaan pajak yang terlalu tinggi, banyaknya pengecualian pajak, hingga perbedaan perlakuan pajak antarsektor.

Hal ini membuat basis pajak Indonesia cenderung sempit. Masalah ini diperparah lagi dengan rendahnya kepatuhan pajak dan tantangan dari sisi struktur perekonomian. Tak dipungkiri, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dan sektor berbasis komoditas.

Untuk mendukung kinerja penerimaan pajak yang lebih baik, World Bank akan memberikan dukungan kepada pemerintah melalui complementary advisory services and analytics (ASA).

Pada 2025 ketika masa berlaku CPF 2021-2025 berakhir, World Bank berharap realisasi pajak pada tahun 2025 mampu mencapai 95% dari target yang ditetapkan pada APBN.

Selanjutnya, World Bank berharap terdapat 46,9% tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib pajak. Terakhir, Indonesia diharapkan mampu mengembalikan tax ratio ke level 11% pada 2025. (Bsi)

Topik : kerja sama RI-World bank, tax ratio Indonesia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax