KEPABEANAN

Penyelundupan Mobil & Motor Mewah Meningkat, Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Desember 2019 | 18:52 WIB
Penyelundupan Mobil & Motor Mewah Meningkat, Ini Kata Sri Mulyani

Suasana konferensi pers. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Upaya penyeludupan mobil dan motor mewah meningkat pada tahun ini. Hal ini ditengarai sebagai efek adanya peningkatan pasar otomotif kelas premium.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers kegiatan penindakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, terjadi eskalasi penindakan yang dilakukan dalam dua tahun terakhir, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Jumlah upaya penyeludupan meningkat pada tahun ini. Hal ini bukan hanya terjadi di Tanjung Priok. Mungkin sekarang permintaan sedang tinggi jadi penyeludupan menjadi naik," katanya di Kawasan Petikemas Koja, Selasa (17/12/2019).

Baca Juga:
Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan mendalami penyebab utama meningkatkannya upaya penyeludupan mobil dan motor mewah tersebut. Menurutnya, penindakan DJBC pada 2018 berhasil mengamankan 127 motor mewah. Sementara, untuk mobil berhasil diamankan sebanyak 7 unit.

Jumlahnya kemudian meningkat pada tahun ini. Hingga November 2019, Otoritas kepabeanan mengamankan 2.693 motor mewah dan 86 mobil. Kasus dalam dua tahun terakhir tersebut mengalami lonjakan drastis.

Pada tahun fiskal 2016 misalnya, tidak ada penindakan atas mobil mewah ilegal dan hanya mengamankan 1.135 motor mewah yang menyalahi ketentuan kepabeanan. Pada 2017, DJBC hanya menindak 1 unit motor mewah dan tidak ada mobil ilegal yang ditemukan otoritas kepabeanan.

Baca Juga:
Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Sri Mulyani menjanjikan sinergi akan terus dilakukan antara Kemenkeu dengan sejumlah pihak. Polri, TNI, Kemenhub, dan Kejaksaan Agung akan dilibatkan untuk menangkal kegiatan ilegal tersebut. Menurutnya, bukan hanya kerugian negara yang dihasilkan dari upaya penyeludupan ini. Aksi ilegal ini dinilai ikut mencederai rasa keadilan di masyarakat.

“Ini ikut mengusik rasa keadilan yang bukan hanya dari sisi kuangan negara melainkan juga keadilan sosial," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas