NORWEGIA

Penjualan Mobil Listrik Makin Besar, Insentif Pajak Bakal Dicabut

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 November 2021 | 16:00 WIB
Penjualan Mobil Listrik Makin Besar, Insentif Pajak Bakal Dicabut

Ilustrasi. Pemilik mobil Tesla Tim Shim, 42, merekam video "unboxing" dari mobil Model 3 barunya di Singapura, Senin (25/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Edgar Su/AWW/djo

OSLO, DDTCNews - Lonjakan penjualan dan populasi mobil listrik dinilai menimbulkan risiko fiskal baru karena pemerintah kehilangan basis pajak kendaraan bermotor dengan bahan bakar konvensional energi fosil.

Jubir Federasi Otomotif Norwegia Anette Berve mengatakan mobil listrik menyumbang 77,5% dari total penjualan nasional hingga September 2021. Hal tersebut menjadi prestasi karena menjadikan Norwegia sebagai pemimpin pertumbuhan mobil listrik global.

Namun, pada saat bersamaan, muncul risiko fiskal karena berkurangnya basis pajak kendaraan bermotor dengan energi BBM secara signifikan. Sementara itu, mobil listrik justru mendapatkan banyak fasilitas pajak dari pemerintah.

Baca Juga:
Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

"Jadi ini menjadi bentrokan untuk dua tujuan yang berbeda," katanya, Kamis (25/11/2021).

Berve menuturkan pemerintah perlu mencari cara untuk memulihkan penerimaan dari hilangnya basis pemajakan mobil konvensional. Terlebih, basis pajak kendaraan mobil dengan bahan bakar minyak akan hilang karena penjualannya akan dihentikan pada 2025.

Dia menyampaikan sudah muncul rencana untuk memajaki mobil listrik atau mobil ramah lingkungan lainnya seperti kendaraan hybrid. Dia memperkirakan kendaraan dengan basis hybrid dan penjualan mobil listrik bekas menjadi pintu masuk rezim pajak kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Selain itu, mobil listrik kelas premium dengan harga lebih dari 600.000 kroner Norwegia juga bisa menjadi sasaran untuk dipungut pajak kendaraan bermotor. Skema pajak kendaraan listrik tersebut diperkirakan dipungut rutin setiap tahun.

"Asosiasi percaya akan muncul kebangkitan pungutan pajak tahunan atas kepemilikan mobil listrik," tutur Berve.

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Buruh Frode Jacobsen belum membuka detail kebijakan fiskal, khususnya untuk mobil listrik. Dia menyampaikan proses pembahasan pagu anggaran masih dilakukan dengan pemerintah.

Baca Juga:
Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Menurutnya, sudah ada proposal untuk mengenakan pajak atas kendaraan ramah lingkungan. Namun kebijakan tersebut akan dilakukan secara terbatas dan dilakukan bertahap.

"Pajak mobil listrik mewah tidak akan dimasukkan dalam anggaran tahun depan. Proposal saat ini baru mencakup peningkatan pajak untuk beberapa kendaraan hybrid plug-in," jelasnya seperti dilansir wired.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjangan Lapor SPT Tahunan, DJP Minta WP Cek Kelengkapan Lampiran

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjangan Lapor SPT Tahunan, DJP Minta WP Cek Kelengkapan Lampiran

Kamis, 18 April 2024 | 11:23 WIB PMK 186/2021

Hambat Pemeriksaan, Izin Akuntan Publik atau KAP Bisa Dibekukan

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RRP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Transaksi yang Dipotong PPh 4 Ayat 2 oleh Instansi Pemerintah

Kamis, 18 April 2024 | 10:05 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini