Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengusaha Kini Boleh Miliki Gudang Berikat di Lebih dari 1 Lokasi

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews—Pelaku usaha kini boleh memiliki atau mengoperasikan gudang berikat di lebih dari 1 lokasi yang terpisah. Namun, lokasi gudang berikat tersebut harus berada dalam satu wilayah Kanwil Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai.

Pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur ini terdapat dalam Bab II Penyelenggaraan dan Pengusahaan, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat.

“Penyelenggara gudang berikat dan atau pengusaha gudang berikat dapat memiliki lebih dari 1 lokasi penyelenggaraan dan atau pengusahaan gudang berikat dalam satu wilayah pengawasan Kanwil atau KPU, dalam 1 izin penyelenggaraan dan/atau pengusahaan gudang berikat,” ungkap Pasal 3 ayat 6.

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik Tak Kunjung Dibahas, Ini Kata Anggota DPR

PMK No.155/PMK.04/2019 yang berlaku 5 Desember 2019 ini mencabut PMK No.143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat. PMK tersebut turunan Peraturan Presiden No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta Peraturan Pemerintah No.32/2019 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

“Untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peran fasilitasi kepabeanan sebagai tindak lanjut dari Perpres No.91/2017 dan PP No.32/2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat,” ungkap poin menimbang PMK tersebut.

Secara garis besar, PMK tersebut hanya menambahkan dan memerinci ketentuan yang sudah diatur beleid terdahulu. Adapun perubahan tersebut dimuat dalam 3 pasal, yaitu Pasal 3, 4 dan 5. Pertama, Pasal 3 menjelaskan ketentuan penyelenggaraan dan pengusahaan di gudang berikat.

Baca Juga: Dua Dokumen Ini Kini Wajib Dimiliki Pengusaha Gudang Berikat

Secara lebih terperinci, penyelenggara gudang berikat adalah badan hukum yang menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan gudang berikat. Sementara itu, pengusaha gudang berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan.

Pengusahaan gudang berikat tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha gudang berikat, tetapi dapat pula dilakukan oleh penyelenggara yang merangkap sebagai pengusaha atau disebut PDGB. Kemudian, baik penyelenggara maupun pengusaha dapat memiliki lebih dari 1 lokasi gudang berikat.

Selanjutnya, terhadap pengusaha maupun PDGB akan diberikan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan profil risiko. Sementara itu, kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengusahan maupun PDGB di antaranya pengemasan, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan dan pemotongan.

Baca Juga: Ini Syarat Baru Pendirian Gudang Berikat

Kedua, Pasal 5 menjabarkan tentang bentuk gudang berikat. Pemerintah mengklasifikasikan gudang berikat menjadi tiga bentuk, yaitu gudang berikat pendukung kegiatan industri, gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, dan gudang berikat transit.

Adapun gudang berikat pendukung kegiatan industri berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor bagi perusahaan industri. Sementara itu, gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor bagi toko bebas bea.

Kemudian, gudang berikat transit berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean. Lebih lanjut, setiap pengusahan atau PDGB yang memliki izin usaha perdagangan dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada lebih dari 1 perusahaan.

Baca Juga: Aturan Gudang Berikat Direvisi, Jangka Waktu Izin Dihapus

Sedangkan bagi pegusaha atau PDGB yang memiliki izin usaha indutri atau izin usaha lain, hanya dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada perusahaan dalam satu manajemen. Adapun beleid yang diundangkan pada 5 November 2019 ini, akan berlaku mulai 5 Desember 2019. (Bsi)

“Penyelenggara gudang berikat dan atau pengusaha gudang berikat dapat memiliki lebih dari 1 lokasi penyelenggaraan dan atau pengusahaan gudang berikat dalam satu wilayah pengawasan Kanwil atau KPU, dalam 1 izin penyelenggaraan dan/atau pengusahaan gudang berikat,” ungkap Pasal 3 ayat 6.

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik Tak Kunjung Dibahas, Ini Kata Anggota DPR

PMK No.155/PMK.04/2019 yang berlaku 5 Desember 2019 ini mencabut PMK No.143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat. PMK tersebut turunan Peraturan Presiden No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta Peraturan Pemerintah No.32/2019 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

“Untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peran fasilitasi kepabeanan sebagai tindak lanjut dari Perpres No.91/2017 dan PP No.32/2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat,” ungkap poin menimbang PMK tersebut.

Secara garis besar, PMK tersebut hanya menambahkan dan memerinci ketentuan yang sudah diatur beleid terdahulu. Adapun perubahan tersebut dimuat dalam 3 pasal, yaitu Pasal 3, 4 dan 5. Pertama, Pasal 3 menjelaskan ketentuan penyelenggaraan dan pengusahaan di gudang berikat.

Baca Juga: Dua Dokumen Ini Kini Wajib Dimiliki Pengusaha Gudang Berikat

Secara lebih terperinci, penyelenggara gudang berikat adalah badan hukum yang menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan gudang berikat. Sementara itu, pengusaha gudang berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan.

Pengusahaan gudang berikat tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha gudang berikat, tetapi dapat pula dilakukan oleh penyelenggara yang merangkap sebagai pengusaha atau disebut PDGB. Kemudian, baik penyelenggara maupun pengusaha dapat memiliki lebih dari 1 lokasi gudang berikat.

Selanjutnya, terhadap pengusaha maupun PDGB akan diberikan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan profil risiko. Sementara itu, kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengusahan maupun PDGB di antaranya pengemasan, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan dan pemotongan.

Baca Juga: Ini Syarat Baru Pendirian Gudang Berikat

Kedua, Pasal 5 menjabarkan tentang bentuk gudang berikat. Pemerintah mengklasifikasikan gudang berikat menjadi tiga bentuk, yaitu gudang berikat pendukung kegiatan industri, gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, dan gudang berikat transit.

Adapun gudang berikat pendukung kegiatan industri berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor bagi perusahaan industri. Sementara itu, gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor bagi toko bebas bea.

Kemudian, gudang berikat transit berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean. Lebih lanjut, setiap pengusahan atau PDGB yang memliki izin usaha perdagangan dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada lebih dari 1 perusahaan.

Baca Juga: Aturan Gudang Berikat Direvisi, Jangka Waktu Izin Dihapus

Sedangkan bagi pegusaha atau PDGB yang memiliki izin usaha indutri atau izin usaha lain, hanya dapat mendistribusikan barang impor yang ditimbun kepada perusahaan dalam satu manajemen. Adapun beleid yang diundangkan pada 5 November 2019 ini, akan berlaku mulai 5 Desember 2019. (Bsi)

Topik : gudang berikat, PMK 155, bea dan cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 09 Desember 2019 | 11:16 WIB
KEPABEANAN
Senin, 09 Desember 2019 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
berita pilihan
Senin, 09 Desember 2019 | 11:16 WIB
KEPABEANAN
Senin, 09 Desember 2019 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:55 WIB
PENGHARGAAN
Jum'at, 06 Desember 2019 | 16:46 WIB
SEA GAMES 2019
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:01 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 06 Desember 2019 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 05 Desember 2019 | 20:08 WIB
MIDDLE INCOME TRAP
Kamis, 05 Desember 2019 | 17:36 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 05 Desember 2019 | 14:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 05 Desember 2019 | 13:06 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA