Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Penghasilan Individu Negara Ini Dikelompokkan & Dihitung Terpisah

1
1

TERLETAK di wilayah timur laut benua Afrika, Ethiopia menjadi negara berpenduduk terbesar yang tidak berpantai karena dikelilingi oleh negara-negara tetangganya. Sistem politik yang dianut adalah republik parlementer. Perdana menteri memegang posisi kepala pemerintahan.

Negara yang memiliki sistem kalender dan alfabet sendiri ini tidak bergantung pada sumber daya minyak seperti negara Afrika lain pada umumnya. Kendati demikian, perekonomian negara tersebut mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 10,9% pada 2004—2014.

Sayangnya, produk domestik bruto (PDB) per kapita negara tersebut masih termasuk salah satu yang terendah di dunia, yaitu hanya US$772 (sekitar Rp10,9 juta) per tahun.

Baca Juga: Sektor Pertambangan Terus Berjaya di Bumi Sriwijaya

Sistem Perpajakan

SISTEM perpajakan diselenggarakan bersama-sama oleh Minister of Revenue (MoR) dan Customs Commission. Metode self-assessment menjadi tumpuan pelaksanaan kepatuhan wajib pajak.

Ethiopia menerapkan sistem pajak secara worldwide terhadap penduduknya serta memajaki nonresiden yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri. Seorang individu dapat dikatakan subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi beberapa kriteria.

Baca Juga: Daerah Wisata Bahari ini Masih Andalkan Dana Perimbangan

Kriteria itu antara lain, pertama, berdomisili di wilayah Ethiopia. Kedua, merupakan warga negara Ethiopia yang bekerja sebagai konsuler, diplomat, atau semacamnya sebagai perwakilan Ethiopia yang berdomisili di luar negeri.

Ketiga, berada di wilayah Ethiopia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, baik berturut-turut maupun tidak. Dalam penerapannya, ekspatriat tidak dikenakan beban pemajakan yang berbeda.

Baik penghasilan maupun capital gains dipajaki dengan tarif progresif. Penerapan tarif pajak progresif atas individu diterapkan secara tersendiri untuk kelompok penghasilan tertentu yang terbagi menjadi empat daftar penghasilan, yaitu Kelompok A hingga Kelompok D.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

Pada Kelompok A, kelompok penghasilan termasuk upah karyawan, komisi, tunjangan, dan bentuk manfaat lainnya yang diberikan sebagai karyawan. Selanjutnya, pada Kelompok B, cakupan penghasilan termasuk penghasilan sewa bangunan.

Kemudian, Kelompok C menyasar pada penghasilan bisnis. Sementara itu, Kelompok D mencakup penghasilan yang berasal dari pembayaran jasa, royalti, bunga, capital gains, dan beberapa penghasilan pasif lainnya.

Perhitungan pajak terutang setiap kelompok itu dilakukan secara terpisah. Kelompok A hingga C dianggap sebagai kelompok penghasilan umum sehingga dikenakan tarif progresif. Adapun penghasilan hingga sebesar 7200 Ehiopian Birr (ETB) tidak dikenakan pajak.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Setiap kelompok penghasilan tersebut dikenakan tarif sebagai berikut.

Rentang Penghasilan (ETB) Tarif (%)
7.201 – 19.800 10
19.801 – 38.400 15
38.401 – 63.000 20
63.001 – 93.600 25
93.601 – 130.800 30
> 130.800 35

Sumber: IBFD (2019)

Sementara itu, penghasilan yang termasuk dalam Kelompok D dikenakan tarif final, yaitu 5% untuk bunga deposito dan royalti serta 10% untuk dividen, laba ditahan yang tidak diinvestasikan kembali, dan bunga lainnya.

Baca Juga: Negara Pengekspor Bunga Potong Ini Miliki 7 Layer Tarif PPh OP

Dalam konteks perusahaan, pajak penghasilan diterapkan dengan sistem klasikal, di mana perlakuan pajak di tingkat perusahaan terpisah sepenuhnya dari perlakuan pajak atas pemilik perusahaan. Adapun tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 30%.

Seperti halnya di Indonesia, Ethiopia juga memiliki rezim fasilitas tax holiday untuk perusahaan yang melakukan investasi baru di sektor tertentu. Fasilitas pengurangan PPh Badan tersebut dapat dinikmati perusahaan antara 1-15 tahun, bergantung sektor dan lokasi penanaman modal baru tersebut.

Jika 60% dari hasil produksinya diekspor atau digunakan sebagai bahan baku ekspor maka perusahaan tersebut memperoleh tambahan waktu untuk menikmati fasilitas tersebut selama 2 tahun.

Baca Juga: 'Untuk Paham Arah Pajak, Kita Harus Pahami Dinamika Politik'

Terkait pengaturan transfer pricing antar pihak berafiliasi, pemerintah Ethiopia menganut Arm’s Length Principle yang disadur dalam Transfer Pricing Directive No. 43/2007 (TPD). Secara umum, TPD disusun dan diinterpretasikan berdasarkan panduan OECD. Namun, jika terdapat konflik antara keduanya maka ketentuan TPD yang berlaku.

Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif tunggal 15% diterapkan dan dilaporkan setiap bulan. Pengecualian diberikan atas kegiatan ekspor barang dan jasa, penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan transportasi antar negara, dan penyediaan emas untuk bank sentral Ethiopia.

Negara yang dikenal sebagai yang salah satu tertua di dunia ini memiliki 23 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dari jumlah tersebut, Indonesia diketahui bukan menjadi salah satunya.

Baca Juga: Berencana Pungut Pajak atas Laba Ditahan? Pertimbangkan Aspek Ini Dulu
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintah Republik Parlementer
PDB Nominal USD 84,35 milyar (2018)
Pertumbuhan Ekonomi 6,81% (2018)
Populasi 102.403.196 jiwa (2016)
Otoritas Pajak Minister of Revenue (MoR) dan Customs Commission
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 30%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-35%
Tarif PPN 15%
Tarif Pajak Dividen 10%
Tarif Pajak Royalti 5%
Tarif Pajak Bunga 5-10%
Tax Treaty 23 negara

Sayangnya, produk domestik bruto (PDB) per kapita negara tersebut masih termasuk salah satu yang terendah di dunia, yaitu hanya US$772 (sekitar Rp10,9 juta) per tahun.

Baca Juga: Sektor Pertambangan Terus Berjaya di Bumi Sriwijaya

Sistem Perpajakan

SISTEM perpajakan diselenggarakan bersama-sama oleh Minister of Revenue (MoR) dan Customs Commission. Metode self-assessment menjadi tumpuan pelaksanaan kepatuhan wajib pajak.

Ethiopia menerapkan sistem pajak secara worldwide terhadap penduduknya serta memajaki nonresiden yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri. Seorang individu dapat dikatakan subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi beberapa kriteria.

Baca Juga: Daerah Wisata Bahari ini Masih Andalkan Dana Perimbangan

Kriteria itu antara lain, pertama, berdomisili di wilayah Ethiopia. Kedua, merupakan warga negara Ethiopia yang bekerja sebagai konsuler, diplomat, atau semacamnya sebagai perwakilan Ethiopia yang berdomisili di luar negeri.

Ketiga, berada di wilayah Ethiopia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, baik berturut-turut maupun tidak. Dalam penerapannya, ekspatriat tidak dikenakan beban pemajakan yang berbeda.

Baik penghasilan maupun capital gains dipajaki dengan tarif progresif. Penerapan tarif pajak progresif atas individu diterapkan secara tersendiri untuk kelompok penghasilan tertentu yang terbagi menjadi empat daftar penghasilan, yaitu Kelompok A hingga Kelompok D.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kota Penghasil Pempek

Pada Kelompok A, kelompok penghasilan termasuk upah karyawan, komisi, tunjangan, dan bentuk manfaat lainnya yang diberikan sebagai karyawan. Selanjutnya, pada Kelompok B, cakupan penghasilan termasuk penghasilan sewa bangunan.

Kemudian, Kelompok C menyasar pada penghasilan bisnis. Sementara itu, Kelompok D mencakup penghasilan yang berasal dari pembayaran jasa, royalti, bunga, capital gains, dan beberapa penghasilan pasif lainnya.

Perhitungan pajak terutang setiap kelompok itu dilakukan secara terpisah. Kelompok A hingga C dianggap sebagai kelompok penghasilan umum sehingga dikenakan tarif progresif. Adapun penghasilan hingga sebesar 7200 Ehiopian Birr (ETB) tidak dikenakan pajak.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Setiap kelompok penghasilan tersebut dikenakan tarif sebagai berikut.

Rentang Penghasilan (ETB) Tarif (%)
7.201 – 19.800 10
19.801 – 38.400 15
38.401 – 63.000 20
63.001 – 93.600 25
93.601 – 130.800 30
> 130.800 35

Sumber: IBFD (2019)

Sementara itu, penghasilan yang termasuk dalam Kelompok D dikenakan tarif final, yaitu 5% untuk bunga deposito dan royalti serta 10% untuk dividen, laba ditahan yang tidak diinvestasikan kembali, dan bunga lainnya.

Baca Juga: Negara Pengekspor Bunga Potong Ini Miliki 7 Layer Tarif PPh OP

Dalam konteks perusahaan, pajak penghasilan diterapkan dengan sistem klasikal, di mana perlakuan pajak di tingkat perusahaan terpisah sepenuhnya dari perlakuan pajak atas pemilik perusahaan. Adapun tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 30%.

Seperti halnya di Indonesia, Ethiopia juga memiliki rezim fasilitas tax holiday untuk perusahaan yang melakukan investasi baru di sektor tertentu. Fasilitas pengurangan PPh Badan tersebut dapat dinikmati perusahaan antara 1-15 tahun, bergantung sektor dan lokasi penanaman modal baru tersebut.

Jika 60% dari hasil produksinya diekspor atau digunakan sebagai bahan baku ekspor maka perusahaan tersebut memperoleh tambahan waktu untuk menikmati fasilitas tersebut selama 2 tahun.

Baca Juga: 'Untuk Paham Arah Pajak, Kita Harus Pahami Dinamika Politik'

Terkait pengaturan transfer pricing antar pihak berafiliasi, pemerintah Ethiopia menganut Arm’s Length Principle yang disadur dalam Transfer Pricing Directive No. 43/2007 (TPD). Secara umum, TPD disusun dan diinterpretasikan berdasarkan panduan OECD. Namun, jika terdapat konflik antara keduanya maka ketentuan TPD yang berlaku.

Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif tunggal 15% diterapkan dan dilaporkan setiap bulan. Pengecualian diberikan atas kegiatan ekspor barang dan jasa, penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan transportasi antar negara, dan penyediaan emas untuk bank sentral Ethiopia.

Negara yang dikenal sebagai yang salah satu tertua di dunia ini memiliki 23 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dari jumlah tersebut, Indonesia diketahui bukan menjadi salah satunya.

Baca Juga: Berencana Pungut Pajak atas Laba Ditahan? Pertimbangkan Aspek Ini Dulu
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintah Republik Parlementer
PDB Nominal USD 84,35 milyar (2018)
Pertumbuhan Ekonomi 6,81% (2018)
Populasi 102.403.196 jiwa (2016)
Otoritas Pajak Minister of Revenue (MoR) dan Customs Commission
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 30%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-35%
Tarif PPN 15%
Tarif Pajak Dividen 10%
Tarif Pajak Royalti 5%
Tarif Pajak Bunga 5-10%
Tax Treaty 23 negara
Topik : profil negara, profil perpajakan Ethiopia, Ethiopia, kajian pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 24 Juni 2016 | 15:55 WIB
PROFIL PAJAK INDONESIA
Selasa, 12 Juli 2016 | 17:08 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MONGOLIA
Kamis, 06 Oktober 2016 | 18:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN QATAR
Senin, 24 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UZBEKISTAN
berita pilihan
Rabu, 18 September 2019 | 16:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KOLOMBIA
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:51 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAURITIUS
Rabu, 31 Juli 2019 | 15:21 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LESOTHO
Rabu, 17 Juli 2019 | 15:31 WIB
PROFIL PERPAJAKAN NEPAL
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Rabu, 30 Januari 2019 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KANADA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Jum'at, 02 November 2018 | 15:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BRASIL
Rabu, 17 Oktober 2018 | 18:33 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARGENTINA