Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Ilustrasi.

LUKSEMBURG, DDTCNews - Pengadilan tinggi Eropa, Court of Justice of the European Union (CJEU) memutuskan skema insentif pajak yang diberikan Pemerintah Belgia bertentangan dengan ketentuan bantuan negara/state aid.

CJEU menyatakan skema insentif pajak sangat menguntungkan perusahaan yang beroperasi di Belgia. Sebanyak 50 entitas bisnis besar mendapatkan skema insentif yang mampu mengurangi tagihan pajak secara signifikan.

"Skema pajak Belgia memungkinkan perusahaan besar menurunkan beban pajak mereka hingga 90%. Hal itu merupakan bantuan negara ilegal dan memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan sebelumnya," tulis putusan CJEU dikutip pada Jumat (17/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Sengketa bantuan negara lewat kebijakan pajak ini bermula saat Komisi Eropa melakukan investigasi pada 2013. Hasil penyelidikan tersebut membuahkan ketetapan agar Pemerintah Belgia memulihkan penerimaan pajak senilai €700 juta karena berlakunya insentif pajak.

Pemerintah Belgia dan perusahaan yang mendapatkan insentif menentang keputusan Komisi Eropa dan membawa kasus tersebut ke pengadilan umum Eropa. Hasilnya, Komisi Eropa kalah dan kemudian mengajukan banding pada 2019.

CJEU kemudian mengoreksi atas putusan pengadilan umum. Majelis hakim menyebutkan terdapat beberapa kesalahan umum yang dilakukan dan memperkuat keputusan Komisi Eropa tentang kebijakan insentif pajak yang berlaku di Belgia.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

"Komisi telah benar dalam mengklasifikasikan keringanan pajak sebagai skema bantuan negara. Pemerintah pada 27 negara anggota dilarang memberikan dukungan kepada perusahaan swasta yang berpotensi menciptakan distorsi pasar," jelas CJEU.

Selain itu, pengadilan mendukung upaya Komisi Eropa melakukan investigasi untuk mengejar penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner) dari kebijakan insentif pajak tersebut. Setidaknya sudah ada 39 individu yang masuk radar investigasi Komisi Eropa.

"Uni Eropa perlu menyelidiki setiap perusahaan yang diuntungkan dari kesepakatan pajak yang diberikan secara khusus," sebut CJEU seperti dilansir courthousenews.com. (rig)

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Topik : belgia, pengadilan tinggi eropa, insentif pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Agar Fungsi Penilaian Pajak Lebih Strategis, Ini Upaya DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan