Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pencucian Uang & Data SPT Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pencucian Uang & Data SPT Pajak

KAMIS (10/11) pekan lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghadirkan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Pontas Pane. Ia diminta bersaksi dalam perkara pencucian uang yang didakwakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi.

Dalam kasus ini, Sanusi disangka menyamarkan asal usul dan sumber hartanya yang diduga hasil korupsi. Ia dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Seiring dengan sangkaan itu, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Sanusi.

Dakwaan ini adalah pengembangan dari kasus suap terkait dengan raperda untuk memuluskan proyek reklamasi pantai utara Jakarta PT Agung Podomoro Land Tbk. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sanusi sebagai tersangka penerima suap Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja, bos Agung Podomoro.

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

September lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta telah memvonis Ariesman dengan hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis juga dijatuhkan kepada asistennya, Trinanda Prihantoro, yang terkena pidana penjara 2,6 tahun dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam sidang Pengadilan Tipikor Kamis lalu itu, Pontas mengungkapkan informasi mengenai aset dan kekayaan M. Sanusi seperti yang dilaporkan dalam dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Berdasarkan data dalam dokumen SPt tersebut, jumlah aset M. Sanusi tercatat sebesar Rp22,5 miliar.

Jumlah harta versi dokumen SPT itu ternyata tidak sampai separuh dari jumlah harta M. Sanusi versi dakwaan jaksa KPK, yang nilainya mencapai Rp45,2 miliar dan US$10.000. Sampai di sini, dari informasi Pontas dan dakwaan jaksa KPK, patut diduga M. Sanusi telah mengisi SPt-nya dengan tidak benar.

Baca Juga: Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

Kalau nanti dugaan mengisi SPT dengan tidak benar itu terbukti, maka dapat dipastikan M. Sanusi telah melanggar salah satu dari 3 pasal ini, yaitu Pasal 13A, Pasal 38, atau Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pasal 13A UU KUP mengatur jika pelanggaran baru kali pertama dilakukan. Ancamannya denda 200%. Pasal 38 untuk pelanggaran kedua karena alpa, pidananya kurungan 3-12 bulan atau denda 100%-200%. Pasal 39 berlaku jika pelanggaran sengaja dilakukan, pidananya penjara 0,6-6 tahun dan denda 200%-400%.

Kami mencatat, kehadiran pejabat DJP untuk mengungkapkan isi SPT dalam kasus korupsi, atau khususnya pencucian uang, relatif jarang—kalau tak mau dibilang sangat jarang. Para jaksa KPK, entah kenapa, seolah tak berselera memanfaatkan data SPT guna mempertajam konstruksi dakwaannya.

Baca Juga: Ada Kecenderungan WP Tak Ungkap Seluruh Hartanya Saat Ikut Tax Amnesty

Padahal, informasi harta dalam SPT sendiri bukan jenis informasi yang tertutup sepenuhnya. Pasal 34 ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU KUP memang dibuat untuk mengakomodasi situasi seperti ini. Informasi dalam SPt dapat dibuka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu pemeriksaan di pengadilan.

Bayangkan jika para jaksa korupsi dapat memaksimalkan data dan informasi SPT guna mempertajam konstruksi dakwaan kasus-kasus korupsi. Bagi DJP sendiri, sebaliknya, terungkapnya ketidakbenaran SPT-SPT itu dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan berupa potensi penerimaan baru, sekaligus efek jera bagi wajib pajak secara keseluruhan.

Lalu bagaimana dengan data dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty)? Bisakah penuntut umum meminta pengadilan untuk menghadirkan pejabat DJP guna membuka dokumen SPH, dalam konteks mempertajam konstruksi dakwaan, dan katakanlah, memberantas korupsi?

Baca Juga: Dirjen Pajak: Banyak WP OP Belum Lapor Seluruh Penghasilan dalam SPT

Jawabannya jelas. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak mengakomodasi situasi itu. Pasal 20 UU tersebut menyatakan data dan informasi dalam SPH termasuk lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan seluruh jenis tindak pidana terhadap wajib pajak.*

Topik : pencucian uang sanusi, pontas pane, SPT Pajak, kasus sanusi, reklamasi, Ahok, SPH, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 24 Maret 2021 | 10:52 WIB
HOTMAN PARIS HUTAPEA:

'Perlu Tax Amnesty Jilid II untuk Tingkatkan Relaksasi Pajak'

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK

Soal Rencana Tax Amnesty Jilid II, Ini Jawaban Kemenkeu

Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

Kamis, 11 Februari 2021 | 16:12 WIB
KABUPATEN KULON PROGO

Aplikasi Online Lapor SPT Pajak Daerah Disiapkan

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres