Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand tengah menyiapkan dukungan berupa insentif pajak untuk mendorong investasi dan konsumsi kendaraan listrik.

Dirjen Bea dan Cukai Lavaron Sangsnit mengatakan beberapa kementerian terus berkoordinasi untuk memformulasikan insentif untuk kendaraan listrik. Menurutnya, insentif tersebut ditargetkan rampung dan dirilis tahun ini.

"Insentif pajak baru ditujukan untuk merangsang permintaan kendaraan listrik dan menarik investasi asing ke Thailand," katanya, dikutip pada Minggu (1/8/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Sangsnit menuturkan pemerintah telah membentuk komite nasional untuk menyusun insentif tersebut. Komite yang diketuai Wakil Perdana Menteri Supattanapong Punmeechaow ini, rutin mengadakan pertemuan untuk membahas insentif bagi industri kendaraan listrik.

Jika tidak ada aral melintang, Komite menargetkan penggunaan kendaraan listrik dapat mencapai 225.000 unit pada 2025. Target jumlah kendaraan listrik tersebut akan mewakili 10% dari total produksi kendaraan di Thailand.

Dalam jangka lebih panjang, lanjut Punmeechaow, pemerintah juga berharap produksi kendaraan listrik Thailand bisa naik menjadi 725.000 unit pada 2030, atau mewakili 30% dari total produksi mobil.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan penghapusan pajak konsumsi khusus dan biaya pendaftaran untuk kendaraan listrik selama 5 tahun. Dengan insentif itu, biaya yang dikeluarkan pemilik kendaraan listrik akan lebih kecil ketimbang kendaraan konvensional.

Kementerian Perhubungan juga mengusulkan pemberian insentif pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kementerian menyebut pajak konsumsi khusus mobil listrik berkapasitas 9 kursi saat ini sebesar 10%, setelah dipotong dari sebelumnya 15% sejak Juli 2016. Adapun, biaya pendaftaran kendaraan listrik akan berkisar 10-12% akan tergantung pada masing-masing pemerintah wilayah.

Seperti dilansir bangkokpost.com, komite juga telah menemui tiga otoritas pembangkit listrik untuk membahas pengembangan infrastruktur jaringan pintar guna melayani sektor kendaraan listrik. Nanti, akan ada sekitar 12.000 titik pengisi daya cepat pada 2030. (rig)

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Topik : thailand, insentif pajak, kendaraan listrik, investasi asing, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak