FILIPINA

Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Penyumbang Dana Proyek Nasional

Redaksi DDTCNews | Minggu, 26 April 2020 | 07:00 WIB
Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Penyumbang Dana Proyek Nasional

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews—Pemerintah Filipina melalui Otoritas Ekonomi Nasional dan Pengembangan (National Economic and Development Authority/NEDA) menawarkan diskon pajak bagi penghasilan kena pajak orang pribadi maupun badan.

Insentif tersebut diberikan apabila wajib pajak orang pribadi atau badan memberikan donasi untuk enam proyek prioritas nasional (National Priority Plan/NPP) tahun ini. Pendonor bisa mengklaim pengurangan pajak saat melaporkan SPT tahunan.

Enam program prioritas tersebut antara lain program pengurangan malnutrisi; program sains dan teknologi informasi; program sains utuk masyarakat; program inovasi dalam ilmu sains; proyek pengembangan perdesaan; dan program edukasi sekolah.

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Filipina, individua atau perusahaan yang memberikan sumbangan terhadap program, proyek, dan aktivitas apa pun di bawah NPP berhak mendapat pengurangan penghasilan kena pajak sesuai dengan nilai donornya.

Pemerintah berharap sektor swasta dapat memberikan sumbangan untuk program, proyek, dan kegiatan prioritas tersebut, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya publik untuk kegiatan pembangunan lainnya.

Apalagi di tengah kondisi pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini, yang mana pemerintah membutuhkan dana cukup besar untuk membiayai penanganan Covid-19 di Filipina.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Untuk diketahui, pemerintah Filipina mengalokasikan bantuan senilai Ph₱200 miliar setara dengan Rp64 triliun untuk rumah tangga berpendapatan rendah yang kehilangan sumber pendapatan mereka akibat wabah Covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah Filipina juga sudah lebih dahulu meluncurkan paket Ph₱27 miliar untuk menahan penyebaran Covid -19 dan bantuan bagi bisnis yang terkena dampak ancaman tersebut.

Sebanyak Ph₱14 miliar di antaranya akan digunakan untuk program Departemen Pariwisata yang disebut sebagai ‘paling terkena dampak’.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Menurut pemerintah pusat, Filipina akan menggunakan pendapatan tambahan yang diperoleh dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP), senilai hampir Ph₱200 miliar pada 2018 dan 2019.

Filipina juga sedang dalam pembicaraan dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pinjaman lunak hingga US$2 miliar. Pemerintah juga telah menerima hibah US$3 juta dari ADB dan fasilitas pinjaman sebesar US$100 juta dari Bank Dunia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus