Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Punya Pertimbangan Sendiri Saat Beri Insentif, Apa Itu?

1
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sedang gencar memberikan insentif fiskal untuk menggerakkan perekonomian lebih cepat. Fasilitas tersebut dipastikan tepat sasaran dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan dalam seminar bertajuk 'Structural Transformation through Manufacturing Sector Development for High and Sustainable Economic Growth', Senin (12/8/2019).

“Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif. Jadi, ada pertimbangan tersendiri dalam memberikan insentif,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Adapun pertimbangan otoritas fiskal dalam menggelontorkan insentif dibagi ke dalam tiga bagian utama. Pertama, insentif untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi industri yang berhak menerima insentif dari pemerintah.

Kedua, fasilitas fiskal untuk industri yang memberikan dampak luas bagi perkembangan industri lain. Rofyanto memberi contoh industri pengolahan sektor hulu, seperti Petrokimia, menjadi stategis untuk dikembangkan karena produknya menjadi bahan baku dibanyak sektor usaha.

“Insentif yang diberikan harus memberikan dampak yang luas terhadap industri secara keseluruhan. Pemerintah dalam susun kebijakan insentif ini perlu pertimbangkan melihat pohon industri nasional,” paparnya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang nyaman bagi pelaku usaha. Menurut Rofyanto, kebijakan insentif merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kebijakan untuk menarik investasi lebih banyak di sektor manufaktur.

Faktor lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah aspek ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting yang memengaruhi pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu wilayah.

“Kita erlu kita lihat kembali aspek perizinan daerah dan ketersedian infrastruktur. Pada intinya pemerintah ciptakan iklim investasi yang kondusif, misal dari sisi upah tenaga kerja kemudian ketersediaan skill-nya,” jelas Rofyanto. (kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

“Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif. Jadi, ada pertimbangan tersendiri dalam memberikan insentif,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Adapun pertimbangan otoritas fiskal dalam menggelontorkan insentif dibagi ke dalam tiga bagian utama. Pertama, insentif untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi industri yang berhak menerima insentif dari pemerintah.

Kedua, fasilitas fiskal untuk industri yang memberikan dampak luas bagi perkembangan industri lain. Rofyanto memberi contoh industri pengolahan sektor hulu, seperti Petrokimia, menjadi stategis untuk dikembangkan karena produknya menjadi bahan baku dibanyak sektor usaha.

“Insentif yang diberikan harus memberikan dampak yang luas terhadap industri secara keseluruhan. Pemerintah dalam susun kebijakan insentif ini perlu pertimbangkan melihat pohon industri nasional,” paparnya.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang nyaman bagi pelaku usaha. Menurut Rofyanto, kebijakan insentif merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kebijakan untuk menarik investasi lebih banyak di sektor manufaktur.

Faktor lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah aspek ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting yang memengaruhi pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu wilayah.

“Kita erlu kita lihat kembali aspek perizinan daerah dan ketersedian infrastruktur. Pada intinya pemerintah ciptakan iklim investasi yang kondusif, misal dari sisi upah tenaga kerja kemudian ketersediaan skill-nya,” jelas Rofyanto. (kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah
Topik : insentif, insentif fiskal, insentif pajak, Kemenkeu
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI