Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Punya Pertimbangan Sendiri Saat Beri Insentif, Apa Itu?

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sedang gencar memberikan insentif fiskal untuk menggerakkan perekonomian lebih cepat. Fasilitas tersebut dipastikan tepat sasaran dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan dalam seminar bertajuk 'Structural Transformation through Manufacturing Sector Development for High and Sustainable Economic Growth', Senin (12/8/2019).

“Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif. Jadi, ada pertimbangan tersendiri dalam memberikan insentif,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

Adapun pertimbangan otoritas fiskal dalam menggelontorkan insentif dibagi ke dalam tiga bagian utama. Pertama, insentif untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi industri yang berhak menerima insentif dari pemerintah.

Kedua, fasilitas fiskal untuk industri yang memberikan dampak luas bagi perkembangan industri lain. Rofyanto memberi contoh industri pengolahan sektor hulu, seperti Petrokimia, menjadi stategis untuk dikembangkan karena produknya menjadi bahan baku dibanyak sektor usaha.

“Insentif yang diberikan harus memberikan dampak yang luas terhadap industri secara keseluruhan. Pemerintah dalam susun kebijakan insentif ini perlu pertimbangkan melihat pohon industri nasional,” paparnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Daerah Juga Bisa Berikan Insentif Fiskal

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang nyaman bagi pelaku usaha. Menurut Rofyanto, kebijakan insentif merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kebijakan untuk menarik investasi lebih banyak di sektor manufaktur.

Faktor lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah aspek ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting yang memengaruhi pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu wilayah.

“Kita erlu kita lihat kembali aspek perizinan daerah dan ketersedian infrastruktur. Pada intinya pemerintah ciptakan iklim investasi yang kondusif, misal dari sisi upah tenaga kerja kemudian ketersediaan skill-nya,” jelas Rofyanto. (kaw)

Baca Juga: Relaksasi dari DJP Harus Ditukar dengan Partisipasi Wajib Pajak

“Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif. Jadi, ada pertimbangan tersendiri dalam memberikan insentif,” katanya di Kantor BI, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Perlu Terapkan Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’, Apa Itu?

Adapun pertimbangan otoritas fiskal dalam menggelontorkan insentif dibagi ke dalam tiga bagian utama. Pertama, insentif untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk dengan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi industri yang berhak menerima insentif dari pemerintah.

Kedua, fasilitas fiskal untuk industri yang memberikan dampak luas bagi perkembangan industri lain. Rofyanto memberi contoh industri pengolahan sektor hulu, seperti Petrokimia, menjadi stategis untuk dikembangkan karena produknya menjadi bahan baku dibanyak sektor usaha.

“Insentif yang diberikan harus memberikan dampak yang luas terhadap industri secara keseluruhan. Pemerintah dalam susun kebijakan insentif ini perlu pertimbangkan melihat pohon industri nasional,” paparnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Daerah Juga Bisa Berikan Insentif Fiskal

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang nyaman bagi pelaku usaha. Menurut Rofyanto, kebijakan insentif merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kebijakan untuk menarik investasi lebih banyak di sektor manufaktur.

Faktor lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah aspek ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, faktor infrastruktur juga memainkan peran penting yang memengaruhi pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu wilayah.

“Kita erlu kita lihat kembali aspek perizinan daerah dan ketersedian infrastruktur. Pada intinya pemerintah ciptakan iklim investasi yang kondusif, misal dari sisi upah tenaga kerja kemudian ketersediaan skill-nya,” jelas Rofyanto. (kaw)

Baca Juga: Relaksasi dari DJP Harus Ditukar dengan Partisipasi Wajib Pajak
Topik : insentif, insentif fiskal, insentif pajak, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 11:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP