KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bidik 2,5 Juta Usaha Mikro Naik Kelas Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Mei 2021 | 12:00 WIB
Pemerintah Bidik 2,5 Juta Usaha Mikro Naik Kelas Tahun Ini

Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Jumat (30/4/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menargetkan jutaan pelaku usaha mikro bisa naik kelas tahun ini dan bertransformasi menjadi bisnis formal yang memiliki izin usaha.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satria mengatakan pemerintah membidik 2,5 juta bisnis mikro bisa naik kelas. Salah satu indikator peningkatan bisnis tersebut adalah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

"Kalau bicara target, tahun ini sekitar 2,5 juta usaha informal bisa jadi formal. Artinya mereka bisa memperoleh NIB," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (20/5/2021).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Eddy menjelaskan paradigma mengurus perizinan baru dilakukan jika usaha sudah mulai beroperasi menjadi besar perlu diubah. Menurutnya, tak sedikit pelaku usaha yang beranggapan proses mengurus izin merupakan hal yang rumit dan memakan waktu.

Untuk itu, pemerintah hendak mengubah paradigma tersebut. Dia menegaskan UU No.20/2008 tentang UMKM menyebutkan biaya perizinan bagi usaha mikro dijamin bebas biaya. Sementara itu, usaha kecil diberikan keringanan biaya saat proses perizinan.

"Manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM adalah mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha, termasuk akses pembiayaan," tuturnya.

Baca Juga:
Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Proses perizinan usaha bagi UMKM juga makin dipermudah dengan hadirnya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu klaster dari beleid tersebut adalah kemudahan dan perlindungan bagi UMKM serta penyederhanaan perizinan.

Aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja juga sudah dibuat melalui Peraturan Pemerintah No.7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Nanti, Kemenkop akan menggandeng banyak pihak sehingga target transformasi usaha mikro menjadi formal bisa dicapai tahun ini. "Ke depan diharapkan dapat menggandeng seluruh asosiasi dan organisasi masyarakat dan komunitas UMKM," ujar Eddy. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?