Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Sejumlah pekerja melakukan proses produksi di salah satu pabrik di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2020). Sejumlah pabrik di wilayah itu menerapkan kebijakan mencegah penyebaran COVID-19 seperti pengaturan jaga jarak fisik saat bekerja, wajib mengenakan masker, pemeriksaan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc)
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp56,5 triliun dalam APBN 2021 untuk digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemulihan ekonomi nasional tersebut akan menjadi fokus utama dalam postur APBN 2021.
“Akan ada kenaikan di belanja nonoperasional sekitar 55% (dari APBN 2020) atau Rp56,5 triliun,” katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat secara virtual, Selasa (12/5/2020).
Belanja Rp56,5 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan, dukungan infrastruktur, serta program yang bersifat mandatory, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Pengembangan sektor unggulan misalnya berupa pengembangan industri dan pariwisata melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Ada pula program penguatan ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program akses pasar dan usaha kecil menengah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Untuk dukungan infrastruktur, program yang dilakukan di antaranya pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Belanja Rp56,5 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Di lain pihak, alokasi belanja untuk program pemulihan ekonomi menyebabkan belanja di sejumlah kementerian/lembaga terpangkas. Namun demikian, Suharso tidak menyebutkan secara detail kementerian/lembaga yang dimaksud tersebut.
“Saya ingatkan tahun 2021 itu tahun pemulihan kita, dan kita berharap bisa memahami keadaan ini. Jadi jangan Pak Askolani (Dirjen Anggaran) dipelototi dan dimarahi karena anggaran K/L turun,” tutur Suharso. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
