Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pemerintah Agresif Tarik Utang di Awal Tahun, Kenapa?

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemerintah Agresif Tarik Utang di Awal Tahun, Kenapa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah membaca buku APBN Kita dengan beberapa pejabat eselon I Kemenkeu. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menarik utang dalam jumlah besar sejak awal tahun. Antisipasi ketidakpastian selama 2019 menjadi alasan utama otoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan front loading dilakukan sebagai bentuk antisipasi pemerintah perihal prospek ekonomi 2019. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi masih membayangi perekonomian sehingga perlu bantalan kebijakan yang sudah dijalankan sejak awal tahun.

“Kita ambil kesempatan untuk menerbitkan surat utang global yang cukup signifikan untuk bisa mengantisipasi seluruh ketidakpastian pada tahun 2019,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/2/2019).

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total pembiayaan anggaran pada Januari 2019 senilai Rp122,5 triliun. Angka ini mencapai 41,4% dibandingkan dengan target APBN 2019 senilai Rp296,0 triliun. Pada Januari 2018, realisasi pembiayaan anggaran hanya 8,47% dari target APBN.

Pembiayaan anggaran Rp122,5 triliun itu terdiri atas pembiayaan utang Rp122,47 triliun, pemberian pinjaman Rp58,8 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp0,7 triliun. Dengan defisit hingga Januari 2019 senilai Rp45,8 triliun, ada kelebihan pembiayaan senilai Rp76,8 triliun pada Januari 2019.

Dinamika global menjadi alasan utama Sri Mulyani untuk menarik utang dalam jumlah besar. Tekanan sepanjang tahun lalu diperkirakan akan berlanjut di 2019 sehingga antisipasi sudah dilakukan sejak awal tahun.

Baca Juga: Pemerintah Tawarkan Instrumen Investasi SBR011, Kuponnya 5,5%

"Hanya AS dan Indonesia yang pertumbuhan tahun 2018 lebih tinggi dari 2017. Ini hanya menggambarkan lingkungan global kita mengalami tekanan untuk 2018 akhir yang diperkirakan akan berlanjut tahun 2019," tandasnya. (kaw)

Topik : defisit anggaran, kinerja Januari 2019, utang, pembiayaan anggaran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 April 2022 | 09:03 WIB
SURAT UTANG NEGARA

Kembali Terbitkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Ratusan Miliar

Kamis, 21 April 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Bakal Pangkas Utang Hingga 31% Per 2023, Begini Strateginya

Selasa, 19 April 2022 | 16:43 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

JSPN Sita Serentak Aset Penunggak Pajak

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor