Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pembukuan & Pencatatan dalam PMK 54/2021, Ini Kata Penyuluh Pajak DJP

A+
A-
5
A+
A-
5
Pembukuan & Pencatatan dalam PMK 54/2021, Ini Kata Penyuluh Pajak DJP

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pratama Putra memaparkan materi dalam webinar. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 54/2021, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP), termasuk UMKM, yang diperkenankan melakukan pencatatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pembukuan bagi WP tertentu.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Madya Eko Ariyanto mengatakan PMK 54/2021 merupakan aturan turunan dari pemberian kemudahan berusaha untuk tujuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

“Ini simultan dengan WP UMKM. Untuk WP UMKM sendiri juga sudah diterbitkan oleh IAI, yakni standar akuntansi keuangan (SAK) entitas mikro kecil dan menengah (EMKM),” ujar Eko dalam sebuah webinar, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pratama Putra menjelaskan PMK 54/2021 mengatur lebih detail tentang WP orang pribadi (OP) dengan kriteria tertentu yang diperkenankan untuk melakukan pencatatan. WP tersebut sebelumnya telah disebutkan dalam PP 9/2021.

WP OP dengan kriteria tertentu adalah WP pelaku kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang kegiatan usahanya secara keseluruhan dikenai PPh final atau bukan objek pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

WP OP yang memenuhi kriteria tertentu, sambungnya, diperkenankan melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Hal ini berbeda dengan WP OP yang diperbolehkan menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN.

Baca Juga: WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya

Pasalnya, WP OP yang diperbolehkan menggunakan NPPN harus menyampaikan pemberitahuan pada DJP maksimal 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk WP baru terdaftar, waktunya maksimal 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang lebih dulu. Apabila tidak memberitahukan penggunaan NPPN maka WP OP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dengan demikian, menurut Bima, aturan yang ada dalam PMK 54/2021 memudahkan WP OP dengan kriteria tertentu karena dapat melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN.

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Dalam kesempatan itu, fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Giyarso menguraikan 2 syarat bagi WP tertentu yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas. Pertama, WP secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan pada SAK yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Kedua, WP OP yang diperbolehkan untuk menggunakan NPPN atau memenuhi memenuhi kriteria tertentu tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, WP badan dengan peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun juga masuk dalam persyaratan ini.

Dalam kesempatan ini, Giyarso menekankan stelsel kas yang digunakan dalam pembukuan untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel campuran. Dia menjabarkan 3 ketentuan yang harus dipenuhi WP yang menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas. Simak “PMK Baru, Ini Syarat Wajib Pajak yang Bisa Pakai Pembukuan Stelsel Kas

Baca Juga: Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kasubid Kerja sama dan Kemitraan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Natalius dalam opening speech-nya menyatakan UMKM memegang peranan penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi negara. Peran UMKM tersebut juga telah terbukti saat krisis moneter pada 1998 dan krisis ekonomi pada 2008.

“Indonesia bergantung pada UMKM, banyak lapangan kerja yang tercipta berkat UMKM. Pentingnya peran UMKM, membuat pemerintah merancang aturan untuk memberikan kepastian hukum pada orang pribadi yang bisa dikecualikan dari kewajiban pembukuan,” katanya.

Webinar ini dihadiri perwakilan dari asosiasi, antara lain Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi),Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi)

Baca Juga: Siap-Siap, Tahun Depan CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM

Selain itu, ada pula Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) 8. Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri). (kaw)

Topik : PMK 54/2021, pencatatan, pembukuan, UMKM, WP OP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Porsi Kredit Perbankan untuk UMKM Dinaikkan Jadi 30%

Kamis, 09 September 2021 | 11:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Winter is Coming: Membebaskan UMKM dari Pajak Saat Pandemi

Senin, 06 September 2021 | 19:30 WIB
APLIKASI PAJAK

3 Fitur Baru Lengkapi Aplikasi M-Pajak di Tahap Akhir Pengembangan

Senin, 06 September 2021 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Pengembangan Tahap 2, Aplikasi M-Pajak Bakal Punya 5 Fitur Baru

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan