Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pembukuan & Pencatatan dalam PMK 54/2021, Ini Kata Penyuluh Pajak DJP

A+
A-
5
A+
A-
5
Pembukuan & Pencatatan dalam PMK 54/2021, Ini Kata Penyuluh Pajak DJP

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pratama Putra memaparkan materi dalam webinar. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 54/2021, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP), termasuk UMKM, yang diperkenankan melakukan pencatatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pembukuan bagi WP tertentu.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Madya Eko Ariyanto mengatakan PMK 54/2021 merupakan aturan turunan dari pemberian kemudahan berusaha untuk tujuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

“Ini simultan dengan WP UMKM. Untuk WP UMKM sendiri juga sudah diterbitkan oleh IAI, yakni standar akuntansi keuangan (SAK) entitas mikro kecil dan menengah (EMKM),” ujar Eko dalam sebuah webinar, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pratama Putra menjelaskan PMK 54/2021 mengatur lebih detail tentang WP orang pribadi (OP) dengan kriteria tertentu yang diperkenankan untuk melakukan pencatatan. WP tersebut sebelumnya telah disebutkan dalam PP 9/2021.

WP OP dengan kriteria tertentu adalah WP pelaku kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang kegiatan usahanya secara keseluruhan dikenai PPh final atau bukan objek pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

WP OP yang memenuhi kriteria tertentu, sambungnya, diperkenankan melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Hal ini berbeda dengan WP OP yang diperbolehkan menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Pasalnya, WP OP yang diperbolehkan menggunakan NPPN harus menyampaikan pemberitahuan pada DJP maksimal 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk WP baru terdaftar, waktunya maksimal 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang lebih dulu. Apabila tidak memberitahukan penggunaan NPPN maka WP OP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dengan demikian, menurut Bima, aturan yang ada dalam PMK 54/2021 memudahkan WP OP dengan kriteria tertentu karena dapat melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN.

Baca Juga: Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Dalam kesempatan itu, fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Giyarso menguraikan 2 syarat bagi WP tertentu yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas. Pertama, WP secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan pada SAK yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Kedua, WP OP yang diperbolehkan untuk menggunakan NPPN atau memenuhi memenuhi kriteria tertentu tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, WP badan dengan peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun juga masuk dalam persyaratan ini.

Dalam kesempatan ini, Giyarso menekankan stelsel kas yang digunakan dalam pembukuan untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel campuran. Dia menjabarkan 3 ketentuan yang harus dipenuhi WP yang menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas. Simak “PMK Baru, Ini Syarat Wajib Pajak yang Bisa Pakai Pembukuan Stelsel Kas

Baca Juga: Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Kasubid Kerja sama dan Kemitraan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Natalius dalam opening speech-nya menyatakan UMKM memegang peranan penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi negara. Peran UMKM tersebut juga telah terbukti saat krisis moneter pada 1998 dan krisis ekonomi pada 2008.

“Indonesia bergantung pada UMKM, banyak lapangan kerja yang tercipta berkat UMKM. Pentingnya peran UMKM, membuat pemerintah merancang aturan untuk memberikan kepastian hukum pada orang pribadi yang bisa dikecualikan dari kewajiban pembukuan,” katanya.

Webinar ini dihadiri perwakilan dari asosiasi, antara lain Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi),Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi)

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Setor PPh Final 0,5% Dianggap Sudah Lapor SPT Masa

Selain itu, ada pula Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) 8. Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri). (kaw)

Topik : PMK 54/2021, pencatatan, pembukuan, UMKM, WP OP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 31 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan UMKM Terus Dikaji dan Diperbaiki, Ini Kata Airlangga

Minggu, 29 Mei 2022 | 09:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Datangi Toko Sepatu Hingga Apotek, Petugas Pajak Dapat Temuan Isu Ini

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu