Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Jadi Solusi Tunggal

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Jadi Solusi Tunggal

Ilustrasi. Pembangunan hotel baru terlihat dari Bukit Gado-gado di Padang, Sumatera Barat, Jumat (5/3/2021). Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar menyebutkan realisasi investasi dalam negeri maupun asing di provinsi itu sepanjang tahun 2020 senilai Rp4,9 triliun dengan persentase capaian realisasi 105,56%, atau meningkat dari target yang hanya Rp2,8 triliun. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan pembentukan kementerian investasi tidak menjadi solusi tunggal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia.

Anis menyatakan pilihan pemerintah membentuk kementerian investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan investasi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada bidang lain yang berkaitan erat dengan pilihan investor masuk ke pasar domestik.

"Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi," katanya dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga: Siap-Siap! Pelayanan Investasi Tiap K/L dan Pemda Mulai Dinilai

Anggota Fraksi PKS itu menjabarkan terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan pemerintah tidak optimal menggaet investasi. Kelima faktor tersebut berasal dari data World Economic Forum (WEF) yang berisi 16 faktor penghalang iklim investasi.

Pertama, skor korupsi yang masih tinggi di Indonesia sebesar 13,8 menjadi faktor utama investor enggan menanamkan dana di Indonesia. Kedua, birokrasi yang tidak efisien dengan skor sebesar 11,2.

Ketiga, akses ke sistem pembayaran dengan skor 9,2. Keempat, faktor infrastruktur yang tidak merata dengan nilai 8,8. Kelima, instabilitas kebijakan dengan skor 8,6.

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

“Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat mengganggu dan merugikan. Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor," terangnya.

Posisi Indonesia dalam ease of doing business (EoDB) pada tahun lalu juga berada pada ranking 73. Penilaian tersebut, menurutnya, membuat posisi Indonesia masih kalah kompetitif dari negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 2, Malaysia pada peringkat 12, dan Thailand pada posisi 21.

Selain itu, masih ada 5 faktor penghalang yang wajib dibenahi pemerintah untuk menggenjot realisasi investasi. Kelima faktor tersebut antara lain instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja buruh, regulasi pajak, dan persoalan administrasi pajak.

Baca Juga: Dampak RCEP, Ini Proyeksi Luhut Soal Indonesia 5 Tahun Lagi

“Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah harus menghilangkan 10 besar faktor penghambat investasi atau setidaknya hilangkan 5 faktor utama penghambat investasi," ujarnya. (kaw)

Topik : BKPM, investasi, penanaman modal, EoDB
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 01 April 2021 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 30 Maret 2021 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 30 Maret 2021 | 10:36 WIB
PPh DIVIDEN
Senin, 22 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 11 Mei 2021 | 18:23 WIB
NORWEGIA