AMERIKA SERIKAT

Pajak Penjualan Produk Kesehatan Wanita atau Pink Tax Bakal Dihapus

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 09 Maret 2020 | 18:15 WIB
Pajak Penjualan Produk Kesehatan Wanita atau Pink Tax Bakal Dihapus

Ilustrasi (foto: hej-support)

OLYMPIA, DDTCNews—Senat Negara Bagian Washington sepakat untuk menghapus pajak penjualan pada produk-produk kesehatan wanita atau biasa disebut dengan pink tax mulai 1 Juli 2020.

Senator Vancouver dari Partai Demokrat, Annette Cleveland mengatakan kesepakatan Senat tersebut akan dituangkan dalam rancangan aturan. Adapun rancangan aturan itu masih harus disetujui oleh DPR.

“Rancangan aturan ini menghapus pajak penjualan pada feminime hygiene mulai tahun fiskal yang baru. Di seluruh negeri, ada 32 negara bagian juga telah mencabut pajak serupa,” ujar Cleveland, Senin (9/3/2020).

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Berdasarkan hasil analisis pemerintah, penghapusan ‘pink tax’ akan mengurangi pendapatan senilai US$4,1 juta atau setara Rp58,8 miliar. Dalam dua tahun ke depan, pendapatan akan turun US$9,4 juta atau setara Rp135,1 miliar.

Penghapusan ‘pink tax juga didukung oleh sejumlah tokoh lainnya. Salah satunya Senator Vancouver asal Partai Republik Lynda Wilson. Menurut Lynda, pink tax merupakan suatu kebijakan yang diskriminatif karena hanya diperuntukkan untuk perempuan.

“Jika 6 tahun lalu saya berada di Senat dan ada yang mengusulkan ‘pink tax’ saya akan mengatakan bahwa mereka gila. Untuk itu, kita harus meloloskan rancangan aturan ini. Karena Itu hal yang benar untuk dilakukan,” tegas Wilson.

Baca Juga:
Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Berdasarkan data Period Equity, lembaga nirlaba yang mendukung penghapusan pink tax, Washington merupakan salah satu diantara 31 negara bagian yang masih mengenakan pajak pada produk-produk menstruasi.

Produk yang akan dibebaskan dari pajak penjualan di antaranya adalah pembalut wanita, tampon, menstrual cups, atau produk serupa lainnya. Dilansir Q13 Fox, pembebasan PPn juga sudah masuk dalam anggaran tambahan Senat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?