Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Google & McDonald's Diburu

0
0

PARIS, DDTCNews —  Dalam sebulan ini polisi Prancis menggeledah kantor Google dan McDonald’s sebagai bagian investigasi kasus dugaan penghindaran pajak senilai jutaan dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin mengatakan Prancis akan melakukan segala cara untuk membuat Google dan McDonald’s membayar kewajiban pajaknya secara adil dan benar, tanpa perlakuan khusus.  

Sebelumnya, Sapin telah menolak tawaran negosiasi yang diajukan Google. Pemerintah Prancis mantap untuk menyelesaikan kasus ini sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tercatat utang pajak yang belum dibayar Google sebesar €1,6 juta (US$1,8 juta).

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

“Kita tidak akan melakukan kesepakatan seperti yang dibuat Inggris, kita akan menegakkan hukum,” kata Sapin.

Sebelumnya kasus penghindaran pajak Google sudah lebih dulu mencuat di Inggris Januari lalu. Diketahui Google dan Pemerintah Inggris membuat kesepakatan, Google akan membayar £130 juta (US$190 juta) untuk melunasi utang pajak yang tidak dibayarkan. Alhasil Google bisa melenggang bebas dari jeratan hukum.

Keputusan itu pun menuai kritikan dari masyarakat Inggris. Kemarahan publik semakin memuncak setelah mengetahui cara perusahaan multinasional menghindari pajak dengan skema yang rumit dan melibatkan beberapa negara, terutama negara dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia dan Luksemburg.

Baca Juga: Melindungi Klien Pengemplang Pajak Ikut Dipenjara

European Union (EU) akan menindak keras praktik penghindaran pajak untuk memastikan perusahaan membayar pajak di negara di mana seharusnya dia terutang pajak. Hal itu tidak terlepas dari semakin maraknya isu penghindaran pajak perusahaan besar di AS seperti Starbucks, Fiat Chrysler, Apple, Amazon, Apple dan Mc.Donald’s.

Setiap tahunnya diperkirakan negara-negara di Eropa kehilangan potensi penerimaan lebih dari €70 juta (US$78), dalam skala dunia seperti dikutip cnn.com penerimaan yang hilang  diperkirakan mencapai US$240 juta per tahun. (Amu)

Baca Juga: Ini Hasil Investigasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Multinasional

Sebelumnya, Sapin telah menolak tawaran negosiasi yang diajukan Google. Pemerintah Prancis mantap untuk menyelesaikan kasus ini sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tercatat utang pajak yang belum dibayar Google sebesar €1,6 juta (US$1,8 juta).

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

“Kita tidak akan melakukan kesepakatan seperti yang dibuat Inggris, kita akan menegakkan hukum,” kata Sapin.

Sebelumnya kasus penghindaran pajak Google sudah lebih dulu mencuat di Inggris Januari lalu. Diketahui Google dan Pemerintah Inggris membuat kesepakatan, Google akan membayar £130 juta (US$190 juta) untuk melunasi utang pajak yang tidak dibayarkan. Alhasil Google bisa melenggang bebas dari jeratan hukum.

Keputusan itu pun menuai kritikan dari masyarakat Inggris. Kemarahan publik semakin memuncak setelah mengetahui cara perusahaan multinasional menghindari pajak dengan skema yang rumit dan melibatkan beberapa negara, terutama negara dengan tarif pajak rendah seperti Irlandia dan Luksemburg.

Baca Juga: Melindungi Klien Pengemplang Pajak Ikut Dipenjara

European Union (EU) akan menindak keras praktik penghindaran pajak untuk memastikan perusahaan membayar pajak di negara di mana seharusnya dia terutang pajak. Hal itu tidak terlepas dari semakin maraknya isu penghindaran pajak perusahaan besar di AS seperti Starbucks, Fiat Chrysler, Apple, Amazon, Apple dan Mc.Donald’s.

Setiap tahunnya diperkirakan negara-negara di Eropa kehilangan potensi penerimaan lebih dari €70 juta (US$78), dalam skala dunia seperti dikutip cnn.com penerimaan yang hilang  diperkirakan mencapai US$240 juta per tahun. (Amu)

Baca Juga: Ini Hasil Investigasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Multinasional
Topik : penggelapan pajak, pajak google, pajak prancis
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA