Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

PAD 2018 Dipatok Rp1 Triliun, Pajak Restoran Digenjot

A+
A-
0
A+
A-
0
PAD 2018 Dipatok Rp1 Triliun, Pajak Restoran Digenjot

DEPOK, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok baru saja mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2018 dengan mematok target penerimaan sebesar Rp1 triliun.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan dengan persetujuan KUA-PPAS APBD, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok.

“Kami optimistis dengan target Rp1 triliun. Ini berkaca dari sektor pembayaran pajak selama dua triwulan yang telah mencapai target 120%, dan nantinya pasti bisa hingga 200%,” tuturnya di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/6).

Baca Juga: Efek Corona, Tarif PPN Makanan dan Minuman Dipangkas Setahun

Idris menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk menggenjot target tersebut yaitu dengan mengambil kebijakan yang membedakan aturan untuk restoran wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

“Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan pembayaran pajak,” ujar Idris.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menuturkan dalam pembacaan laporan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2018, disebutkan untuk plafon belanja daerah Pemerintah Kota Depok ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung senilai Rp1,8 triliun dan belanja langsung senilai Rp1,7 triliun.

Baca Juga: Buat Warga Depok! Layanan Tatap Muka Pajak Daerah Ditiadakan

“Jadi ada sedikit difisit sebesar Rp400 miliar, tetapi ini bisa diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak,” ungkap Hendrik seperti dilansir dalam portal resmi Pemerintah Kota Depok. (Gfa/Amu)

Topik : APBD Depok 2018, Depok, pajak restoran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Juni 2019 | 19:05 WIB
KABUPATEN BULELENG
Senin, 11 Maret 2019 | 17:37 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN SITARO
Selasa, 22 Januari 2019 | 11:39 WIB
KOTA BONTANG
Jum'at, 11 Januari 2019 | 18:55 WIB
KABUPATEN JOMBANG
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK