Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

PAD 2018 Dipatok Rp1 Triliun, Pajak Restoran Digenjot

0
0

DEPOK, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok baru saja mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2018 dengan mematok target penerimaan sebesar Rp1 triliun.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan dengan persetujuan KUA-PPAS APBD, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok.

“Kami optimistis dengan target Rp1 triliun. Ini berkaca dari sektor pembayaran pajak selama dua triwulan yang telah mencapai target 120%, dan nantinya pasti bisa hingga 200%,” tuturnya di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/6).

Baca Juga: Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

Idris menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk menggenjot target tersebut yaitu dengan mengambil kebijakan yang membedakan aturan untuk restoran wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

“Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan pembayaran pajak,” ujar Idris.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menuturkan dalam pembacaan laporan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2018, disebutkan untuk plafon belanja daerah Pemerintah Kota Depok ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung senilai Rp1,8 triliun dan belanja langsung senilai Rp1,7 triliun.

Baca Juga: Dua Sektor Ini Topang PAD Sitaro

“Jadi ada sedikit difisit sebesar Rp400 miliar, tetapi ini bisa diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak,” ungkap Hendrik seperti dilansir dalam portal resmi Pemerintah Kota Depok. (Gfa/Amu)

“Kami optimistis dengan target Rp1 triliun. Ini berkaca dari sektor pembayaran pajak selama dua triwulan yang telah mencapai target 120%, dan nantinya pasti bisa hingga 200%,” tuturnya di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (19/6).

Baca Juga: Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

Idris menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk menggenjot target tersebut yaitu dengan mengambil kebijakan yang membedakan aturan untuk restoran wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib membayar pajak.

“Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan pembayaran pajak,” ujar Idris.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menuturkan dalam pembacaan laporan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2018, disebutkan untuk plafon belanja daerah Pemerintah Kota Depok ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung senilai Rp1,8 triliun dan belanja langsung senilai Rp1,7 triliun.

Baca Juga: Dua Sektor Ini Topang PAD Sitaro

“Jadi ada sedikit difisit sebesar Rp400 miliar, tetapi ini bisa diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak,” ungkap Hendrik seperti dilansir dalam portal resmi Pemerintah Kota Depok. (Gfa/Amu)

Topik : APBD Depok 2018, Depok, pajak restoran
artikel terkait
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:37 WIB
KABUPATEN GOWA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 20 Juni 2019 | 20:01 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:28 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI