Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pacu Ekonomi Kuartal IV/2021, Pemda Diminta Siapkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Ekonomi Kuartal IV/2021, Pemda Diminta Siapkan Insentif Pajak

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (foto: Runi/nvl/DPR)

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai pemerintah daerah perlu memberikan insentif pajak untuk memperbesar dampak stimulus dari pemerintah pusat pada perekonomian.

Said mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2021 masih dapat ditingkatkan. Menurutnya, pemda perlu ikut memberikan insentif pajak, khususnya pada sektor properti, sehingga efek insentif PPN atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) makin kuat.

"Kebijakan ini perlu juga ditopang oleh pemerintah daerah untuk diskon pajak BPHTB untuk properti sehingga diskon pajak ini makin mengundang konsumsi terhadap properti semakin naik," katanya, dikutip pada Minggu (14/11/2021).

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Said menuturkan konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah ke atas, memiliki potensi besar menjadi penggerak perekonomian pada kuartal akhir tahun ini. Menurutnya, insentif BPHTB dari pemda akan membuat masyarakat makin terdorong membeli rumah.

Pemerintah melalui PMK 103/2021 mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021, dari yang semula berakhir 31 Agustus 2021. Insentif tersebut menjadi salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional.

Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Said juga mendorong pemda memberikan insentif berupa diskon pajak kendaraan bermotor untuk mendukung insentif PPnBM pada mobil DTP. Insentif PPnBM DTP 100% atas mobil berkapasitas hingga 1.500 cc juga berlaku hingga Desember 2021.

Sementara pada mobil dengan kapasitas mesin lebih besar, diberikan insentif PPnBM DTP 50% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500 sampai dengan 2.500 cc dan PPnBM DTP 25% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin 1.500 sampai dengan 2.500 cc.

Tidak hanya soal properti dan kendaraan, Said juga menyarankan pemda mempertahankan pemberian insentif pajak hiburan dan restoran untuk memulihkan sektor pariwisata.

Baca Juga: Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

"Selain membantu pelaku usaha, keringanan pajak daerah ini juga diharapkan dapat menstimulasi kelas menengah atas melakukan banyak traveling," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2021 yang sebesar 3,51%. Adapun secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III/2021 telah mencapai 3,24%. (rig)

Baca Juga: Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis
Topik : banggar, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, insentif pajak, pajak, properti, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:00 WIB
JERMAN

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:00 WIB
THAILAND

Bebani APBN, Insentif PBB Disetop Tahun Ini

Sabtu, 22 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sanksi Administrasi Pajak Dipangkas, Wamenkeu: Agar WP Lebih Patuh

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti