Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Otoritas Mulai Melirik Pajak Properti, Aset Kripto Masuk

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Mulai Melirik Pajak Properti, Aset Kripto Masuk

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews - Pemerintah Estonia punya potensi besar untuk meningkatkan penerimaan khususnya dari pungutan pajak atas kepemilikan properti.

Lembaga Riigikogu Foresight Center merilis laporan yang menyebutkan masih kecilnya porsi pajak properti Estonia dibandingkan negara lain di kawasan Uni Eropa. Saat ini pajak properti di Estonia hanya sekitar 0,2% terhadap PDB. Sementara itu, rata-rata Uni Eropa mencapai 1% dari PDB.

"Sistem pajak Estonia sebagian besar didasarkan pada pajak tenaga kerja dan konsumsi. Sementara pajak properti hanya memainkan peran kecil dalam mendanai belanja sosial," Kata Kepala Riigikogu Magnus Piirits dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Dia menuturkan tarif pajak properti yang naik setara rata-rata negara Anggota Uni Eropa akan membawa tambahan penerimaan sekitar €500 juta. Jumlahnya bakal makin besar jika pemerintah mengikuti jejak Prancis dengan kontribusi pajak properti mencapai 4% terhadap PDB.

Menurutnya, kenaikan pajak properti tidak hanya sebatas pada kepemilikan atas tanah dan bangunan. Pungutan juga berlaku pada kepemilikan aset keuangan dan hadiah yang masuk cakupan pajak properti di Uni Eropa.

Laporan Riigikogu menyarankan pemerintah segera menggeser sumber utama penerimaan untuk menghadapi tantangan demografi yang makin menua. Penerimaan pajak dari tenaga kerja dan konsumsi diyakini menjadi kurang efektif di masa depan.

Baca Juga: Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

"Populasi yang makin menua, perkembangan digital, dan bentuk pekerjaan baru akan membuat pajak tenaga kerja kurang efektif di masa depan. Perlu jalan baru untuk menutup biaya belanja pemerintah," terangnya.

Piirits menambahkan perkembangan digital menambah cakupan pajak properti berupa aset keuangan. Salah satunya adalah kemunculan uang digital atau cryptocurrency. Oleh karena itu, banyak negara menyasar pajak berbasis properti fisik dan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

"Semua ini menciptakan lahan subur untuk peningkatan penggunaan pajak properti. Pada sisi lain kami melihat munculnya kelas properti baru seperti cryptocurrency menimbulkan tantangan dalam menghitung nilainya," imbuhnya seperti dilansir news.err.ee. (sap)

Baca Juga: Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Topik : pajak internasional, pajak properti, pajak kripto, PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Percepat Penyaluran Stimulus, Parlemen Minta Urusan SPT Diprioritaskan

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang