Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Otoritas Bakal Banyak Terima Data, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini

A+
A-
19
A+
A-
19
Otoritas Bakal Banyak Terima Data, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini

Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika, DDTC Academy Manager Khisi Armaya Dhora, dan Head of Growth and Product Digital Transformation DDTC Davira R. Chairunnisa dalam talk show bertajuk Strategi Kepatuhan Pajak di Tengah Optimalisasi Penerimaan Pascapandemi, Selasa (14/6/2022). Acara dipandu presenter TV Brigitta Manohara.

SURABAYA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengantongi banyak data dan informasi terkait dengan wajib pajak pada era transparansi. Wajib pajak perlu mengantisipasi kondisi tersebut, terutama dalam pengelolaan kepatuhan pajak.

Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika mengatakan data yang diterima DJP akan digunakan untuk menguji kepatuhan. DJP berpotensi lebih banyak menerbitkan ‘surat cinta’ berupa surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

“Tidak hanya untuk wajib pajak orang pribadi, tetapi juga untuk wajib pajak badan. DJP meminta konfirmasi karena data yang mereka miliki berbeda dengan data yang dilaporkan wajib pajak,” ujarnya dalam talk show bertajuk Strategi Kepatuhan Pajak di Tengah Optimalisasi Penerimaan Pascapandemi, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga: DDTCNews: Mengeliminasi Informasi Asimetris, Membumikan Isu Perpajakan

Risiko terbitnya ‘surat cinta’ tersebut, sambung Erika, salah satunya disebabkan kurang pedulinya wajib pajak dengan administrasi yang bersifat formal. Misalnya, nilai pembelian yang tidak sama dengan PPN yang dilaporkan. Kemudian, biaya gaji yang tidak sama dengan PPh yang dilaporkan.

Dalam konteks ini, peran dokumentasi menjadi krusial. Menurut Erika, wajib pajak perlu untuk membuat rekonsiliasi pajaknya secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga bisa melakukan tax diagnostic review untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak.

“Jadi, jangan cuma input SPT, tetapi dibuat juga rekonsiliasinya. Jadi, kalau nanti dapat ‘surat cinta’ sudah tersedia rekonsiliasinya. Namun, rekonsiliasi ini terkadang luput dan tidak ter-handle,” imbuh Erika.

Baca Juga: Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

DDTC Academy Manager Khisi Armaya Dhora mengatakan selain adanya pertukaran data dan informasi, era transparansi pajak juga berimplikasi pada perubahan aturan yang sangat cepat. Kondisi ini juga perlu diantisipasi oleh wajib pajak.

“Bisa jadi hari ini Anda master karena menguasai ketentuan yang ada, tetapi belum tahu besok karena adanya perubahan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk terus memperbarui pengetahuan pajak,” ujar Khisi.

Dengan kondisi tersebut, pelatihan pajak secara personal atau grup sudah menjadi kebutuhan bagi wajib pajak. Tidak hanya pengetahuan dalam tataran regulasi, pemahaman mengenai detail teknis dari sebuah kebijakan pajak menjadi aspek yang krusial.

Baca Juga: Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Head of Growth Digital Transformation DDTC Davira Rizky Chairunnisa mengatakan pemahaman kebijakan tersebut perlu didukung dengan adanya referensi perpajakan yang tepat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang adanya Perpajakan ID.

Tidak hanya menyediakan database perpajakan berdasarkan pada sejumlah aturan, Perpajakan ID juga akan membantu wajib pajak sebagai panduan dalam pengelolaan kepatuhan. Salah satunya melalui penyediaan informasi implikasi pajak pada setiap transaksi.

“Jadi, di Perpajakan ID menyediakan fitur untuk melihat implikasi pajak atas setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak,” kata Davira.

Baca Juga: Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

Sebagai informasi, talk show yang dipandu presenter TV Brigita Manohara ini digelar bersamaan dengan momentum grand launching Kantor DDTC Cabang Surabaya dan peluncuran buku transfer pricing terbaru. Simak foto-foto suasana acara tersebut di sini. (kaw)

Topik : SP2DK, data, informasi, Ditjen Pajak, DJP, kepatuhan pajak, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:28 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

Profesional DDTC Diakui Sebagai Praktisi Transfer Pricing Terkemuka

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Eror Muncul ETAX-40001, Coba Ikuti Solusi Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:45 WIB
EDUKASI PAJAK

Simak! Tutorial Cara Menggunakan Platform Perpajakan ID

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:05 WIB
HUT KE-15 DDTC

DDTC Library: Merawat Literasi, Membangun Masyarakat Melek Pajak

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya