Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

7
7

Penandatanganan perjanjian kerja sama.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Ria Sartika Azahari mengatakan kerja sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tersebut diinisiasi sebagai upaya optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah.

“Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan adanya sinergi untuk mendorong pemenuhan target penerimaan pajak negara dan pajak daerah,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama dengan Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal, serta Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Ria Sartika Azahari.

Dalam kerja sama itu, akan ada pertukaran, pemuktahiran data dan informasi perpajakan, kegiatan pengawasan bersama dalam pengujian tingkat kepatuhan wajib pajak, peningkatan pelayanan di bidang perpajakan, dan kegiatan pendampingan.

Selanjutnya, akan ada pemberian dukungan kapasitas dalam penyusunan regulasi perpajakan, modernisasi perpajakan daerah, serta sosialisasi perpajakan secara terpadu.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Selain Kota Batam, terdapat 6 kota lain yang turut menandatangani perjanjian ini. Keenam kota tersebut adalah Yogyakarta, Tangerang Selatan, Makassar, Jayapura, Denpasar, dan Bitung. Seluruh kota ini terpilih menjadi proyek percontohan yang diharapkan mampu menjadi ikon serta rujukan belajar bagi daerah lain.

Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menilai tujuh daerah yang menjadi proyek percontohan ini sudah baik. Seluruh daerah ini hanya perlu meningkatkan kapabilitas serta operasional pajak daerahnya.

Dengan adanya kerja sama ini, menurut dia, daerah tidak perlu khawatir peningkatan pendapatan asli daerah akan mengurangi transfer ke daerah. Kerja sama ini menjadi bagian dari kerja sama komprehensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penerimaan.

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak

“Masih banyak yang bisa digali dari segi penerimaan. Pola pikir harus diperbaiki. Jadi, jangan takut PAD naik, pendapatan dari pusat menjadi turun. Ini karena masih banyak anggaran dari kementerian/ lembaga,” tutur Astera.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan kerjasama itu sebagai upaya untuk meningkatkan pajak pusat dan daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Robert juga berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyampaian data antarpihak serta meningkatkan sinergi

Seperti dilansir laman resmi Media Center Kota Batam, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menunggu realisasi dari perjanjian kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama yang dijalin antara pemerintah pusat dan daerah juga harus menguntungkan bagi daerah. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Tahun Depan, Revisi UU Pajak Daerah Jadi Prioritas

“Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan adanya sinergi untuk mendorong pemenuhan target penerimaan pajak negara dan pajak daerah,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama dengan Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal, serta Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Ria Sartika Azahari.

Dalam kerja sama itu, akan ada pertukaran, pemuktahiran data dan informasi perpajakan, kegiatan pengawasan bersama dalam pengujian tingkat kepatuhan wajib pajak, peningkatan pelayanan di bidang perpajakan, dan kegiatan pendampingan.

Selanjutnya, akan ada pemberian dukungan kapasitas dalam penyusunan regulasi perpajakan, modernisasi perpajakan daerah, serta sosialisasi perpajakan secara terpadu.

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

Selain Kota Batam, terdapat 6 kota lain yang turut menandatangani perjanjian ini. Keenam kota tersebut adalah Yogyakarta, Tangerang Selatan, Makassar, Jayapura, Denpasar, dan Bitung. Seluruh kota ini terpilih menjadi proyek percontohan yang diharapkan mampu menjadi ikon serta rujukan belajar bagi daerah lain.

Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menilai tujuh daerah yang menjadi proyek percontohan ini sudah baik. Seluruh daerah ini hanya perlu meningkatkan kapabilitas serta operasional pajak daerahnya.

Dengan adanya kerja sama ini, menurut dia, daerah tidak perlu khawatir peningkatan pendapatan asli daerah akan mengurangi transfer ke daerah. Kerja sama ini menjadi bagian dari kerja sama komprehensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penerimaan.

Baca Juga: Genjot PAD, Malang Kembali Rilis Pemutihan Pajak

“Masih banyak yang bisa digali dari segi penerimaan. Pola pikir harus diperbaiki. Jadi, jangan takut PAD naik, pendapatan dari pusat menjadi turun. Ini karena masih banyak anggaran dari kementerian/ lembaga,” tutur Astera.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan kerjasama itu sebagai upaya untuk meningkatkan pajak pusat dan daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Robert juga berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyampaian data antarpihak serta meningkatkan sinergi

Seperti dilansir laman resmi Media Center Kota Batam, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menunggu realisasi dari perjanjian kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama yang dijalin antara pemerintah pusat dan daerah juga harus menguntungkan bagi daerah. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Tahun Depan, Revisi UU Pajak Daerah Jadi Prioritas
Topik : Batam, pajak daerah, penerimaan negara
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI