PROVINSI SULAWESI SELATAN

Operasi Pemeriksaan Pajak Kendaraan Ditiadakan Selama Pandemi Corona

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 April 2020 | 12:17 WIB
Operasi Pemeriksaan Pajak Kendaraan Ditiadakan Selama Pandemi Corona

Operasi pajak kendaraan di Sulawesi Selatan (Foto: Bapenda Sulsel).

MAKASSAR, DDTCNews—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi melaksanakan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor melalui operasi penertiban rutin selama pandemi virus Corona, sehingga berdampak terhadap pendapatan daerah.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur mengatakan pembatasan sosial di masyarakat karena pandemi Corona membuat operasi itu ditiadakan untuk sementara waktu.

“Sejak Maret 2020 tidak ada kegiatan penertiban lagi. Sampai berakhirnya masa darurat covid-19 sesuai penetapan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB),” kata Yani, Senin (27/4/2020).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Imbas penghentian operasi, lanjut Yani, membuat pendapatan asli daerah terganggu. Hal itu dikarenakan kontribusi pemasukan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), termasuk dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbilang besar.

“Saat ini kami hanya bisa menerima, tidak mungkin melakukan penagihan secara proaktif karena ruang gerak terbatas. Kami benar-benar hanya mengharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu,” tuturnya.

Bukan tanpa sebab Yani berharap warga membayar pajak tepat waktu. Pasalnya, pemerintah saat ini membutuhkan banyak dana untuk penanganan Covid-19 mulai dari pencegahan, pengobatan hingga penyediaan jaminan bantuan sosial.

Baca Juga:
Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Demi memudahkan warga membayar pajak, Bapenda Sulsel memaksimalkan pelayanan pajak kendaraan melalui aplikasi e-Samsat Sulsel. Tak hanya itu, kantor unit samsat yang tersebar di berbagai daerah juga tetap dibuka.

“PKB dan BBNKB adalah primadona PAD di Sulsel. Saat ini, PKB dan BBNKB benar-benar menjadi harapan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” ujar Yani dilansir dari beritakotamakassar.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh tak menampik pendapatan daerah anjlok di tengah wabah Covid-19, terutama mulai April 2020.

Sepanjang kuartal pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak daerah di Sulawesi Selatan mencapai Rp744,94 miliar atau 19% dari target tahun ini Rp3,849 triliun. Capaian ini khusus realisasi pada 5 sektor pajak yang dikelola Bapenda Sulsel. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024