Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Negosiasi Ulang P3B Digencarkan, Pemerintah Sasar Yurisdiksi Transit

A+
A-
0
A+
A-
0
Negosiasi Ulang  P3B Digencarkan, Pemerintah Sasar Yurisdiksi Transit

Ilustrasi P3B

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia tengah gencar melakukan negosiasi ulang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mitra.

Direktur Kerja Sama Ekonomi Kementerian Luar Negeri Rusia Dmitry Birichevsky mengatakan pihaknya memiliki kriteria khusus dalam agenda perombakan P3B. Prioritas revisi P3B berlaku untuk negara yang masuk kategori yurisdiksi transit.

Rezim perpajakan untuk yurisdiksi transit melekat pada negara dengan ketentuan PPh badan yang ramah terhadap investasi luar negeri. Proses negosiasi ulang dikawal langsung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

"Kami sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah negara. Kemenkeu Rusia terlibat langsung dalam upaya ini," katanya dikutip pada Senin (23/8/2021).

Birichevsky menjelaskan sejumlah negara sedang dalam penjajakan proses negosiasi P3B adalah Swiss, Hong Kong, dan Singapura. Dia memaparkan proses negosiasi pada daftar negara prioritas mencakup mayoritas yurisdiksi transit secara global.

Upaya negosiasi merupakan salah satu cara Pemerintah Rusia mengubah P3B. Negosiasi lebih tegas pernah dilakukan bersama Belanda dengan terminasi P3B pada Maret 2020.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Kepentingan Rusia dalam proses negosiasi P3B adalah membuat pembayaran dividen dan bunga ke rekening di luar negeri dikenakan pajak final 15%. Agenda politik tersebut membuat pemerintah melancarkan ajakan negosiasi P3B dengan sejumlah negara.

"Seperti yang presiden [Putin] katakan, Rusia akan secara sepihak menarik diri dari kesepakatan jika negara mitra tidak menerima tawaran itu [mengubah ketentuan pajak atas dividen dan bunga]," terang Birichevsky.

Hingga pertengahan tahun ini P3B dengan sejumlah negara mitra berhasil diubah seperti Siprus, Malta, dan Luksemburg. Sementara itu, Pemerintah Belanda telah menerima notifikasi dari Kremlin terkait dengan terminasi P3B Rusia-Belanda.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

"Berdasarkan proyeksi para ahli, negosiasi P3B akan mencakup sekitar 90% dari apa yang kami sebut sebagai yurisdiksi transit," imbuhnya seperti dilansir urdupoint.com. (sap)

Topik : negosiasi P3B, tax treaty, pajak internasional, negosiasi P3B, penghindaran pajak berganda

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim