Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mobilisasi Pajak Kurang Masif, Rasio Pajak Terendah di Asia Selatan

A+
A-
1
A+
A-
1
Mobilisasi Pajak Kurang Masif, Rasio Pajak Terendah di Asia Selatan

Ilustrasi.

DHAKA, DDTCNews – Melonjaknya angka produk domestik bruto (PDB) di Bangladesh ternyata tidak dibarengi dengan kenaikan mobilisasi pajak. Hal tersebut mengakibatkan Bangladesh memiliki rasio pajak terendah di Asia Selatan.

Mantan Anggota IMF Ahsan H. Mansur mengatakan rasio pajak yang rendah diakibatkan karena PDB di Bangladesh berkembang terlalu cepat. Sayangnya, mobilisasi penerimaan pajak justru tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut.

"Menurut saya, rasionya mungkin sedikit naik. Tapi di sini, di Bangladesh, PDB berkembang terlalu cepat, tetapi mobilisasi pajak tidak mengikutinya," tuturnya dikutip dari thefinancialexpress.com, Kamis (30/12/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Merujuk pada dokumen yang ditulis Kementerian Keuangan, rasio pajak (tax ratio) Bangladesh hanya 7,7% pada tahun fiskal 2020-2021 atau paling rendah di kawasan Asia Selatan yang rata-rata sebesar 12% dari PDB.

Rasio pajak yang rendah tentu dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran pemerintah. Menurut Bank Dunia, indikator rasio pajak idealnya mencapai 15% dari PDB.

Bank Dunia mematok rasio pajak 15% untuk mendukung kepentingan program pengentasan masalah kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat. Untuk itu, penerimaan pajak yang lebih tinggi menjadi penting.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Penerimaan pajak yang lebih tinggi menunjukkan negara dapat membelanjakan lebih banyak untuk meningkatkan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program jaring pengaman sosial.

Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Bangladesh saat ini dinilai terlalu rumit. Pakar ekonomi mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atau amendemen. (vallen/rig)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?
Topik : bangladesh, rasio pajak, tax ratio, PDB, penerimaan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor