Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Misbakhun Minta OJK & BI Balas Sikap Perbankan Singapura

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai langkah perbankan Singapura membeberkan identitas nasabah yang mengikuti program tax amnesty di Indonesia merupakan tindakan kasar.

Misbakhun mengatakan Pemerintah Indonesia perlu membalas tindakan tersebut karena dianggap akan mengganggu jalannya program tax amnesty.

“Itu adalah tindakan dan upaya yang kasar untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia oleh perbankan Singapura. Upaya tersebut harus dilakukan tindakan balasan oleh otoritas di Indonesia seperti OJK dan BI apabila bank tersebut mempunyai cabang di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi DDTCNews, Jumat (16/9).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Menurutnya, OJK dan BI bisa memanggil pihak bank cabang di Jakarta yang melakukan upaya pelaporan WNI pemilik rekening ke polisi untuk dimintai keterangan oleh OJK dan BI dan diberikan teguran.

"Kalau perlu operasi mereka di Indonesia dibekukan karena mereka melakukan upaya penggagalan program nasional yang strategis,” lanjutnya.

Politisi Partai Golkar itu menduga Pemerintah Singapura sangat khawatir jika program tax amnesty berhasil. Pasalnya, jika uang WNI yang berada di perbankan Singapura dipindahkan ke Indonesia, akan berdampak luas terhadap kualitas likuiditas perbankan negara tersebut.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“Walaupun ini merupakan tindakan pihak perbankan secara individual dan bukan kebijakan Pemerintah Singapura secara resmi, tapi ini sebuah preseden yang secara sistematis bisa mengganggu program tax amnesty yang saat ini sedang memasuki fase dan periode waktu yang kritis dan krusial,” papar Misbakhun.

Sebelumnya, perbankan swasta di Singapura dikabarkan akan melaporkan kepada kepolisian setempat mengenai nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Misbakhun mempertanyakan kenapa saat nasabah WNI akan mentransfer dana mereka untuk ikut tax amnesty baru diperintahkan untuk melaporkan asal usul hartanya, bukan saat mereka mulai menyimpan dan baru menjadi nasabah.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

"Tindakan mereka ini makin jelas sebagai upaya menggagalkan tax amnesty," pungkas Misbakhun. (Amu)

“Itu adalah tindakan dan upaya yang kasar untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia oleh perbankan Singapura. Upaya tersebut harus dilakukan tindakan balasan oleh otoritas di Indonesia seperti OJK dan BI apabila bank tersebut mempunyai cabang di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi DDTCNews, Jumat (16/9).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Menurutnya, OJK dan BI bisa memanggil pihak bank cabang di Jakarta yang melakukan upaya pelaporan WNI pemilik rekening ke polisi untuk dimintai keterangan oleh OJK dan BI dan diberikan teguran.

"Kalau perlu operasi mereka di Indonesia dibekukan karena mereka melakukan upaya penggagalan program nasional yang strategis,” lanjutnya.

Politisi Partai Golkar itu menduga Pemerintah Singapura sangat khawatir jika program tax amnesty berhasil. Pasalnya, jika uang WNI yang berada di perbankan Singapura dipindahkan ke Indonesia, akan berdampak luas terhadap kualitas likuiditas perbankan negara tersebut.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“Walaupun ini merupakan tindakan pihak perbankan secara individual dan bukan kebijakan Pemerintah Singapura secara resmi, tapi ini sebuah preseden yang secara sistematis bisa mengganggu program tax amnesty yang saat ini sedang memasuki fase dan periode waktu yang kritis dan krusial,” papar Misbakhun.

Sebelumnya, perbankan swasta di Singapura dikabarkan akan melaporkan kepada kepolisian setempat mengenai nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Misbakhun mempertanyakan kenapa saat nasabah WNI akan mentransfer dana mereka untuk ikut tax amnesty baru diperintahkan untuk melaporkan asal usul hartanya, bukan saat mereka mulai menyimpan dan baru menjadi nasabah.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

"Tindakan mereka ini makin jelas sebagai upaya menggagalkan tax amnesty," pungkas Misbakhun. (Amu)

Topik : tax amnesty, perbankan singapura, misbakhun
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Minggu, 15 September 2019 | 16:20 WIB
PMK 128/2019
Minggu, 15 September 2019 | 16:15 WIB
PERTEMUAN MENKEU EROPA
Minggu, 15 September 2019 | 16:01 WIB
TARIF CUKAI ROKOK
Sabtu, 14 September 2019 | 15:12 WIB
PMK 128/2019
Sabtu, 14 September 2019 | 15:06 WIB
OMNIBUS LAW PERIZINAN
Jum'at, 13 September 2019 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 13 September 2019 | 16:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 13 September 2019 | 16:19 WIB
INVESTASI
Jum'at, 13 September 2019 | 14:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 13 September 2019 | 09:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI