Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

2
2

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.

JAKARTA, DDTCNews—Polemik perlu tidaknya amnesti pajak jilid II belum hendak berakhir. Setelah kalangan intelektual, pemerintah, dan para pelaku usaha menyuarakan pendapatnya, kini giliran anggota DPR bersuara.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai ide tax amnesty jilid II bisa menjadi terobosan lanjutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menambah penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar menyusun konsep tax amnesty jilid II secara matang.

Tax amnesty jilid kedua ini merupakan gagasan yang bisa menjadi terobosan. Kami di DPR, terutama saya pribadi menilai gagasan itu harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Misbakhun menambahkan tax amnesty jilid II harus didasari pemikiran kuat dan alasan tepat. Dasar pemikiran dan alasan tentang perlunya tax amnesty jilid II harus disampaikan secara baik. Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menyampaikan desain dan konsep tax amnesty ke publik.

Lebih lanjut Misbakhun mencontohkan negara lain yang menerapkan beberapa kali tax amnesty. Italia atau Afrika Selatan misalnya melaksanakan dua kali tax amnesty sejak berakhirnya politik apartheid pada awal 1990-an. Meski, kedua negara itu tidak melaksanakan tax amnesty secara berdekatan.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program tax amnesty. Menurutnya, amnesti pajak jilid pertama yang cukup berhasil masih memiliki setidaknya dua kelemahan.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Pertama, jangka waktu tax amnesty jilid pertama relatif singkat, sehingga ada ketergesa-gesaan di kalangan wajib pajak. Kelemahan kedua sosialisasinya. “Jangka waktu yang singkat dan sosialisasi yang kurang itu memunculkan keraguan, terutama aspek kepastian hukumnya,” katanya.

Andai pemerintah serius menggulirkan tax amnesty jilid II, kata Misbakhun, desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah amnesti pajak jilid pertama. Dia meyakini jika kelemahan tax amnesty jilid pertama bisa ditutupi pada jilid kedua, negara akan menerima penerimaan lebih signifikan.

“Bagaimanapun tax amnesty jilid pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak kita. Jika pemerintah mau menggulirkan tax amnesty jilid kedua, itu adalah langkah berani yang harus benar-benar dikonsep lebih matang,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga

Tax amnesty jilid kedua ini merupakan gagasan yang bisa menjadi terobosan. Kami di DPR, terutama saya pribadi menilai gagasan itu harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Misbakhun menambahkan tax amnesty jilid II harus didasari pemikiran kuat dan alasan tepat. Dasar pemikiran dan alasan tentang perlunya tax amnesty jilid II harus disampaikan secara baik. Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menyampaikan desain dan konsep tax amnesty ke publik.

Lebih lanjut Misbakhun mencontohkan negara lain yang menerapkan beberapa kali tax amnesty. Italia atau Afrika Selatan misalnya melaksanakan dua kali tax amnesty sejak berakhirnya politik apartheid pada awal 1990-an. Meski, kedua negara itu tidak melaksanakan tax amnesty secara berdekatan.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program tax amnesty. Menurutnya, amnesti pajak jilid pertama yang cukup berhasil masih memiliki setidaknya dua kelemahan.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Pertama, jangka waktu tax amnesty jilid pertama relatif singkat, sehingga ada ketergesa-gesaan di kalangan wajib pajak. Kelemahan kedua sosialisasinya. “Jangka waktu yang singkat dan sosialisasi yang kurang itu memunculkan keraguan, terutama aspek kepastian hukumnya,” katanya.

Andai pemerintah serius menggulirkan tax amnesty jilid II, kata Misbakhun, desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah amnesti pajak jilid pertama. Dia meyakini jika kelemahan tax amnesty jilid pertama bisa ditutupi pada jilid kedua, negara akan menerima penerimaan lebih signifikan.

“Bagaimanapun tax amnesty jilid pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak kita. Jika pemerintah mau menggulirkan tax amnesty jilid kedua, itu adalah langkah berani yang harus benar-benar dikonsep lebih matang,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Blokir Importir Tak Patuh Aturan Perpajakan & Tata Niaga
Topik : tax amnesty II, misbakhun, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA