Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Merasionalisasi Jurus Pajak Jokowi dan Prabowo

21
21

MESKI belum ramai dikupas secara ilmiah, arah kebijakan ekonomi masing-masing pasangan calon presiden (capres) sedikit banyak sudah bisa ditebak. Tidak banyak berbeda, keduanya menawarkan angin populisme dengan pendekatannya masing-masing. Dalam agenda ekonomi, salah satu aspek yang menarik didalami adalah ihwal bagaimana kedua calon melihat persoalan perpajakan.

Pada hajatan pemilihan presiden kali ini, Joko Widodo dan Prabowo Subianto seperti mulai ingin mengadu gagasan untuk menyelesaikan isu-isu perpajakan. Hal ini terbukti dari butir visi dan misi yang secara eksplisit menyinggung sistem perpajakan.

Meskipun belum ada elaborasi tentang poin-poin yang ditawarkan, arah langkah dari jurus masing-masing kandidat sudah bisa diterka. Namun, seberapa relevan dan mangkus pilihan kebijakan tersebut dalam merespons tantangan yang ada?

Pada dasarnya, tantangan perpajakan ndonesia dapat dikerucutkan menjadi dua, yakni pertama, bagaimana meningkatkan tax ratio. Terlepas dari kritik yang melekat pada alat ukur ini, tax ratio di Indonesia yang sekitar 11% dinilai masih cukup rendah.

Karena itu, ikhtiar untuk menggali potensi penerimaan pajak harus dikebut dengan segala daya. Terlebih karena Indonesia ingin mempercepat penyelesaian program infrastruktur prioritas dan agenda perbaikan kualitas manusianya.

Kedua, pekerjaan rumah yang tak kalah penting adalah memastikan perpajakan kita semakin dekat dengan asas berkeadlian. Pajak bertugas sebagai instrumen pemerataan. Ia diharapkan mampu memperkecil ketimpangan yang semakin menganga. Oleh karena itu, mempertajam progresivitas tarif pajak tanpa melantakkan pertumbuhan ekonomi akan terus menjadi tantangan ke depan.

Beda Jurus 
JOKOWI dalam visi dan misinya eksplisit menyebut akan melanjutkan reformasi kebijakan fiskal. Artinya, tidak ada inovasi baru yang ditawarkan. Tema reformasi fiskal yang sering diungkit Kementerian Keuangan belakangan ini memiliki empat pilar utama, salah satunya tentu berkaitan dengan penerimaan negara.

Dalam kuliah umum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Universitas Indonesia November lalu, ia menegaskan terdapat dua agenda tax reform yang sedang dikerjakan instansinya, yakni perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.

Dalam agenda tersebut, Jokowi sepertinya ingin meletakkan aspek administratif pada daftar pekerjaan paling prioritas. Ia percaya tanpa perbaikan tax administration reform, tax policy reform, seperti penyederhanaan atau penurunan tarif pajak, akan menyulitkan pemenuhan tujuan peningkatan penerimaan pemerintah.

Oleh karena itu, reform action yang ia dan Menteri Keuangan di bawahnya nanti akan fokus pada penguatan institusi, perbaikan pelayanan, pemuktahiran data dan teknologi, hingga mempererat sinergi.

Dalam 5 tahun ke depan, Jokowi hendak membangun kepercayaan publik dan meningkatkan wibawa institusi perpajakan terlebih dahulu. Ia yakin bahwa setekah itu akan lebih leluasa dalam mengutak-atik kebijakan yang lebih kompleks.

Jurus yang digunakan Jokowi ini memberi kesan halus tetapi visioner. Di satu sisi, pendekatan yang Ia pilih lebih mudah dirasionalisasi karena memiliki runtutan yang terstruktur dan dampak kebijakan yang lebih mudah diprediksi.

Sederhananya, dengan institusi perpajakan yang kredibel dan akuntabel serta proses bisnis yang efektif dan efisien, pemerintah akan memiliki basis pajak yang lebih luas dan wajib pajak yang lebih patuh. Struktur pajak pun diharapkan lebih seimbang, tidak lagi berat sebelah ke wajib pajak badan yang dinamikanya mengikuti siklus bisnis. 

Namun, di sisi lain, pilihan kebijakan ini dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran yang semakin besar di periode mendatang mengingat efek dari reformasi ini baru terlihat di kemudian hari.

Tidak hanya itu, daya gedor jurus ini terhadap peningkatan basis pajak pun masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, pada tax amnesty 2016-2017 lalu yang diniatkan untuk memperluas data wajib pajak ternyata tidak begitu signifikan menyumbang data wajib pajak baru.

Hal ini disebabkan karena pengguna fasilitas pengampunan didominasi wajib pajak yang memang sudah terdaftar. Jurus Jokowi ini juga sulit menyentuh tantangan yang kedua karena tanpa adanya reform action yang menyasar tarif pajak, upaya membuat sistem perpajakan lebih adil tentu sulit diwujudkan.

Berbeda dengan Jokowi, jurus yang digunakan Prabowo dinilai lebih agresif dan berani. Prabowo dengan lugas menyebut akan menaikkan batas PTKP dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tidak hanya itu, Ia juga berjanji menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama.

Prabowo meyakini bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dan treshold yang terlalu rendah adalah sumber tidak optimalnya penerimaan negara. Oleh karena itu. Ia percaya bahwa tingkat penerimaan negara masih bisa ditingkatkan lewat pengurangan tarif pajak.

Rasionalisasi lain dari kebijakan Prabowo adalah ia hendak mengurangi beban pajak yang ditanggung masyarakat agar pendapatan yang diterima lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Apabila konsumsi masyarakat (rumah tangga dan produsen) meningkat, pertumbuhan ekonomi pun ikut meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi inilah yang diharapkan dapat menjadi pendorong penerimaan pajak pemerintah. Jurus yang diusung Prabowo ini akan menggeser penerimaan dari pajak penghasilan ke pajak konsumsi yang menurut teori ekonomi lebih efisien.

Dalam neraca APBN, hal ini akan terlihat dari proporsi PPN dan PPnBM yang meningkat dan PPh yang menurun. Secara teori, sistem perpajakan yang baik adalah yang dapat menyeimbangkan penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak konsumsi.

Namun, gagasan Prabowo terdengar begitu teoretis. Jurus yang dibawa belum memperhitungkan variabel lain yang sensitif memengaruhi hasil yang diharapkan. Misalnya indikator Marginal Propensity to Consume (MPC), atau penambahan konsumsi masyarakat akibat penambahan pendapatan.

Jika MPC masyarakat kita rendah, penurunan tarif pajak tidak signifikan meningkatkan konsumsi hingga peningkatan penerimaan pajak konsumsi seperti PPN tidak mampu menutupi penurunan dari PPh. Selain itu, tax buoyancy Indonesia juga masih rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan diiringi dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang sebanding.

Oleh karena itu, sebelum kebijakan ini berlaku, diperlukan simulasi yang komprehensif untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan. Apabila dampak kebijakan meleset dari perhitungan, penerimaan akan dibayangi shortfall yang besar, sehingga berpengaruh kepada kredibilitas APBN. 

Terlepas dan selisih cara pandang Jokowi dan Prabowo di atas, jurus yang ditawarkan sama-sama bernada populis. Keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi tema utama kebijakan perpajakan mereka. Namun, yang tidak kalah penting tentunya bagaimana memastikan penerimaan pajak dapat terus digenjot untuk mendanai pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, diskursus ini perlu terus dihidupkan. Masyarakat perlu terlibat lebih jauh dalam diskusi-diskusi dan menggali isu kebijakan perpajakan. Selain itu, tiap-tiap pasangan calon juga wajib mengelaborasi lebih jauh jurus yang ditawarkan kepada masyarakat.*

Topik : lomba menulis artikel pajak, reformasi pajak, korupsi pajak, pemilu 2019
artikel terkait
Selasa, 23 Januari 2018 | 17:46 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Kamis, 14 Desember 2017 | 16:32 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Rabu, 17 Januari 2018 | 20:03 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Rabu, 06 Desember 2017 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
berita pilihan
Senin, 28 Januari 2019 | 17:08 WIB
11 TAHUN DDTC
Senin, 28 Januari 2019 | 15:44 WIB
11 TAHUN DDTC
Senin, 28 Januari 2019 | 14:15 WIB
11 TAHUN DDTC
Selasa, 15 Januari 2019 | 15:20 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Senin, 14 Januari 2019 | 00:37 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Minggu, 13 Januari 2019 | 23:43 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Minggu, 13 Januari 2019 | 17:28 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Minggu, 13 Januari 2019 | 16:26 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Minggu, 13 Januari 2019 | 15:26 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Minggu, 13 Januari 2019 | 11:37 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2018
Terpopuler