Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Menyoal Standardisasi Pengisian Form DGT Bagian ke-6

A+
A-
1045
A+
A-
1045
Menyoal Standardisasi  Pengisian Form DGT Bagian ke-6

AKTIVITAS perpajakan kini sudah tidak terlepas dari aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dewasa ini, masyarakat begitu cepat menghadapi berbagai perubahan yang menuntut kesiapan untuk menghadapinya, salah satunya perubahan teknologi.

Pemerintah ikut andil dalam setiap perubahan teknologi tersebut. Pemerintah menjadi pengontrol kebijakan demi terciptanya sistem untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat, baik dalam birokrasi maupun dunia usaha.

Untuk itu, pemerintah antara lain memberikan fasilitas tax holiday untuk 18 jenis bidang usaha. Tax holiday adalah kebebasan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada periode tertentu bagi perusahaan yang baru berdiri. Tujuannya untuk menarik investasi.

Langkah berikut, pemerintah mempermudah aktivitas usaha (ease of doing business). Hal ini tecermin dalam perbaikan berbagai peraturan, antara lain mempercepat waktu pelayanan, menyederhanakan prosedur dan meningkatan layanan melalui sistem online single submission.

Selain itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak (DJP) juga menerapkan berbagai aktivitas untuk keperluan pajak yang bisa dilakukan secara elektronik. Ada berbagai layanan online yang kini disediakan, mulai dari e-filing, e-bupot, e-faktur, dan seterusnya.

Indonesia merupakan negara yang diprediksi menduduki peringkat ke-6 negara dengan ekonomi terbesar dunia dalam beberapa tahun mendatang (IMF, 2019). Menyadari hal ini, pemerintah harus mencari solusi pembaruan kebijakan fiskal untuk mempermudah wajib pajak dalam berusaha.

Form DGT
SALAH satu kebijakan fiskal itu adalah tata cara atau standar pelaporan penghasilan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan (PPh). Pasal ini mengatur penghasilan dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mempertimbangkan tax treaty.

Besaran tarifnya 20% atas penghasilan yang diterima, baik berupa insentif yang berkaitan dengan jasa, kegiatan atau pekerjaan, bunga, dividen maupun royalti dengan memperhatikan kriteria subjek pajak luar negeri. Namun, jika mengikuti tax treaty, tarifnya dapat berubah.

Standarisasi penerapan peraturan yang berlaku saat ini, salah satunya dengan mengisi Form DGT yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Form DGT merupakan dokumen untuk menunjukan wajib pajak luar negeri merupakan penduduk suatu negara.

Tujuan mengisi Form DGT adalah agar wajib pajak dapat memperoleh keuntungan dengan adanya tax treaty. Pada Form DGT tersebut terdapat 7 bagian yang harus dikonfirmasi untuk diisi penerima penghasilan. Tata cara pengisiannya diatur pada Lampiran PER-25/PJ/2018.

Lebih lanjut terkait dengan Form DGT, khususnya pada bagian 6, menerangkan bahwa penerima penghasilan bukan merupakan orang pribadi, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga, dividen dan/atau royalti.

Dengan demikian, menjadi pertanyaan apabila terdapat transaksi luar negeri selain bunga, dividen dan/atau royalti, apakah perlu juga mengisi Form DGT bagian ke-6? Mengingat saat pengisian e-SKD (surat keterangan domisili) semua Form DGT harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini tentu saja akan menjadi pertanyaan bagi kepastian pedoman standarisasi aturan. Tujuannya agar wajib pajak tidak keliru dalam melakukan penafsiran. Sebab, apabila salah dalam penerapannya, akan muncul potensi masalah sampai pada tahap pemeriksaan.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, form DGT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rahmi IP

Selasa, 21 Januari 2020 | 13:07 WIB
Great, dengan adanya artikel menarik ini. semoga semakin menambah wawasan ttg Tax Regulation untuk pengenaan Pph atas trabsaksi LN. Dari artikel ini disajikan dengan bahasa yg sederhana sehingga mudah dimengerti. Ttp terus berkarya ya...

Riski Rahma Nedi

Selasa, 21 Januari 2020 | 01:26 WIB
manarik sekali artikel yang dibuat oleh saudara, sisi lain tentang pajak yang mungkin banyak orang belum mengerti

Tax Vanz

Selasa, 21 Januari 2020 | 01:24 WIB
Semua Program pemerintah demi mewujudkan Golden Taxpayer dan pencapaian target, sangat amat bagus. Baik penyederhanaan birokrasi maupun adminiatrasi. Namun, kadangkala kesederhanaan itu yg membuat orang bingung dan pusing. DGT, menyederhanakan biroadmin, utk memastikan WPLN atau bukan dan utk mendap ... Baca lebih lanjut

Rio

Senin, 20 Januari 2020 | 23:29 WIB
Sangat menambah wawasan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 November 2020 | 10:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Memperkuat Pembuktian dengan Akuntansi Forensik

Senin, 23 November 2020 | 10:03 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Pentingnya Menggenjot Penerimaan Pajak Saat Pandemi

Minggu, 22 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

SARA, Reformasi Perpajakan yang Sesungguhnya

Sabtu, 21 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menunggu Terobosan Goverment e-Marketplace

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara