Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menyoal Standardisasi Pengisian Form DGT Bagian ke-6

A+
A-
1045
A+
A-
1045
Menyoal Standardisasi  Pengisian Form DGT Bagian ke-6

AKTIVITAS perpajakan kini sudah tidak terlepas dari aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dewasa ini, masyarakat begitu cepat menghadapi berbagai perubahan yang menuntut kesiapan untuk menghadapinya, salah satunya perubahan teknologi.

Pemerintah ikut andil dalam setiap perubahan teknologi tersebut. Pemerintah menjadi pengontrol kebijakan demi terciptanya sistem untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat, baik dalam birokrasi maupun dunia usaha.

Untuk itu, pemerintah antara lain memberikan fasilitas tax holiday untuk 18 jenis bidang usaha. Tax holiday adalah kebebasan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada periode tertentu bagi perusahaan yang baru berdiri. Tujuannya untuk menarik investasi.

Langkah berikut, pemerintah mempermudah aktivitas usaha (ease of doing business). Hal ini tecermin dalam perbaikan berbagai peraturan, antara lain mempercepat waktu pelayanan, menyederhanakan prosedur dan meningkatan layanan melalui sistem online single submission.

Selain itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak (DJP) juga menerapkan berbagai aktivitas untuk keperluan pajak yang bisa dilakukan secara elektronik. Ada berbagai layanan online yang kini disediakan, mulai dari e-filing, e-bupot, e-faktur, dan seterusnya.

Indonesia merupakan negara yang diprediksi menduduki peringkat ke-6 negara dengan ekonomi terbesar dunia dalam beberapa tahun mendatang (IMF, 2019). Menyadari hal ini, pemerintah harus mencari solusi pembaruan kebijakan fiskal untuk mempermudah wajib pajak dalam berusaha.

Form DGT
SALAH satu kebijakan fiskal itu adalah tata cara atau standar pelaporan penghasilan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan (PPh). Pasal ini mengatur penghasilan dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mempertimbangkan tax treaty.

Besaran tarifnya 20% atas penghasilan yang diterima, baik berupa insentif yang berkaitan dengan jasa, kegiatan atau pekerjaan, bunga, dividen maupun royalti dengan memperhatikan kriteria subjek pajak luar negeri. Namun, jika mengikuti tax treaty, tarifnya dapat berubah.

Standarisasi penerapan peraturan yang berlaku saat ini, salah satunya dengan mengisi Form DGT yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Form DGT merupakan dokumen untuk menunjukan wajib pajak luar negeri merupakan penduduk suatu negara.

Tujuan mengisi Form DGT adalah agar wajib pajak dapat memperoleh keuntungan dengan adanya tax treaty. Pada Form DGT tersebut terdapat 7 bagian yang harus dikonfirmasi untuk diisi penerima penghasilan. Tata cara pengisiannya diatur pada Lampiran PER-25/PJ/2018.

Lebih lanjut terkait dengan Form DGT, khususnya pada bagian 6, menerangkan bahwa penerima penghasilan bukan merupakan orang pribadi, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga, dividen dan/atau royalti.

Dengan demikian, menjadi pertanyaan apabila terdapat transaksi luar negeri selain bunga, dividen dan/atau royalti, apakah perlu juga mengisi Form DGT bagian ke-6? Mengingat saat pengisian e-SKD (surat keterangan domisili) semua Form DGT harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini tentu saja akan menjadi pertanyaan bagi kepastian pedoman standarisasi aturan. Tujuannya agar wajib pajak tidak keliru dalam melakukan penafsiran. Sebab, apabila salah dalam penerapannya, akan muncul potensi masalah sampai pada tahap pemeriksaan.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak, form DGT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rahmi IP

Selasa, 21 Januari 2020 | 13:07 WIB
Great, dengan adanya artikel menarik ini. semoga semakin menambah wawasan ttg Tax Regulation untuk pengenaan Pph atas trabsaksi LN. Dari artikel ini disajikan dengan bahasa yg sederhana sehingga mudah dimengerti. Ttp terus berkarya ya...

Riski Rahma Nedi

Selasa, 21 Januari 2020 | 01:26 WIB
manarik sekali artikel yang dibuat oleh saudara, sisi lain tentang pajak yang mungkin banyak orang belum mengerti

Tax Vanz

Selasa, 21 Januari 2020 | 01:24 WIB
Semua Program pemerintah demi mewujudkan Golden Taxpayer dan pencapaian target, sangat amat bagus. Baik penyederhanaan birokrasi maupun adminiatrasi. Namun, kadangkala kesederhanaan itu yg membuat orang bingung dan pusing. DGT, menyederhanakan biroadmin, utk memastikan WPLN atau bukan dan utk mendap ... Baca lebih lanjut

Rio

Senin, 20 Januari 2020 | 23:29 WIB
Sangat menambah wawasan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menggagas Insentif PPh Kesehatan bagi Usaha Menengah

Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak