Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menyimak Ide China Mereformasi Pajak Properti Demi Tekan Ketimpangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Menyimak Ide China  Mereformasi Pajak Properti Demi Tekan Ketimpangan

Orang-orang memegang payung di tengah hujan saat Topan Chanthu mendekat, di Shanghai, China, Senin (13/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/WSJ/sa.

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China mulai menimbang rencana pengenaan pajak properti yang berlaku secara nasional. Cara ini diambil guna menekan ketimpangan di negara tersebut.

Sejalan dengan agenda common prosperity yang diwacanakan Presiden Xi Jinping dalam beberapa bulan terakhir, pajak properti yang lebih adil diperlukan untuk meningkatkan kontribusi dari orang kaya terhadap masyarakat secara umum.

"Langkah yang diperlukan untuk mencegah polarisasi dan menghapuskan distribusi yang tak adil salah satunya adalah melalui reformasi ketentuan pajak properti," ujar Xi Jinping seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Berdasarkan laporan terbaru, Parlemen China baru-baru ini telah menyepakati rencana penerapan ketentuan pajak properti yang menyasar daerah tertentu. Nantinya, kabinet akan memiliki kewenangan untuk menentukan daerah atau kota mana saja yang menerapkan ketentuan baru pajak properti.

Sebagai catatan, rencana untuk memberlakukan pajak properti yang lebih ketat dan berlaku secara nasional sesungguhnya sudah diwacanakan dan dipertimbangkan oleh pemerintah China selama bertahun-tahun.

Rencana pemberlakuan pajak properti yang lebih ketat sesungguhnya sudah sempat muncul pada 2003. Namun, rencana reformasi pajak properti dibatalkan karena adanya kekhawatiran dampak pajak terhadap permintaan properti, harga rumah, kekayaan rumah tangga, dan keberlangsungan proyek real estate ke depan.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Pada 2011, pemerintah pusat bahkan memperbolehkan Kota Chongqing dan Shanghai untuk mengenakan pajak properti khusus guna menekan laju harga properti dan inflasi. Sejak 2011, Chongqing dan Shanghai mengenakan pajak properti atas rumah mewah dan rumah kedua dengan tarif hanya sebesar 0,4% dan 1,2%.

Pada 2015, pemerintah sempat berencana mengubah ketentuan pajak properti. Rencana tersebut sudah dimasukkan ke dalam program legislasi. Namun, rencana tersebut tak kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah dan parlemen.

Selain untuk menekan ketimpangan, desain pajak properti yang lebih baik dinilai perlu untuk menekan harga properti yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak 1990-an ketika China mulai melakukan liberalisasi atas pasar properti. (sap)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : pajak internasional, China, pajak properti, Xi Jinping

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya