Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Menyelisik Sisi Gelap BEPS

A+
A-
3
A+
A-
3
Menyelisik Sisi Gelap BEPS

BUKU terbitan IBFD yang berjudul ‘The Aftermath of BEPS’ ini memuat kumpulan tulisan yang mengulas perkembangan regulasi pajak setelah adanya Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action sekaligus memberikan kritik atas akibat yang ditimbulkan.

Pada bagian awal, penulis membahas tentang hak untuk menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) oleh entitas yang transparan secara fiskal. Penulis memberikan contoh-contoh kasus dan isu pemajakan penghasilan oleh entitas transparan secara fiskal sesuai Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Model 2017.

Pembahasan dilakukan dengan menyuguhkan ilustrasi kasus atas OECD Model 2017 terkait Beneficial Owner dan juga P3B di berbagai negara. Hal tersebut memudahkan pembaca untuk memahami regulasi yang diterapkan di model ini.

Baca Juga: 8 Hari Lagi, Pendaftaran Lomba Menulis Berhadiah Rp65 Juta Ditutup

Lebih lanjut, penulis memberikan kritik atas prinsip dalam OECD Model. Penulis menyoroti dari beberapa aspek seperti interaksi antara transparansi, atribusi, dan rezim controlled foreign corporation (CFC) dengan P3B.

Kritik yang diberikan merupakan hasil penjajakan atas berbagai literatur terkait sehingga sesuai dengan maksud yang ingin diinterpretasikan melalui judul buku ini. Sebagai contoh, penulis menjabarkan kekurangan dari OECD Model dalam menangkal isu BEPS sehingga menginformasikan pembaca akan kompleksitas BEPS.

Pada bagian selanjutnya, buku ini memuat pembahasan singkat terkait sejarah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan perkembangannya setelah BEPS. Pembahasan kemudian difokuskan pada modifikasi pada pasal 5 tentang pemajakan atas BUT dependent agent di negara sumber penghasilan.

Baca Juga: 90 Yurisdiksi Sudah Menerapkan Regulasi CbCR, Indonesia?

Perubahan pada pasal 5 dianggap oleh penulis tidak efektif sebagai ketentuan anti-avoidance measure. Pasal tersebut justru dinilai berisiko menambah beban kepatuhan dan administratif serta meningkatkan angka sengketa.

Analisis kritis terhadap modifikasi pasal tersebut tersebut dapat menjadi salah satu acuan pertimbangan OECD untuk menyempurnakan guidelines yang telah dibuat sebagai acuan otoritas pajak di berbagai negara dalam menanggulangi BEPS.

Bagian selanjutnya dari buku ini memuat diskusi yang menelusuri sejauh mana multilateral instrument (MLI) telah mencapai multilateralisme dalam pajak internasional. Penulis memuji MLI sebagai kesempatan yang baik untuk menciptakan wadah perumusan kebijakan pajak yang lebih inklusif secara global.

Baca Juga: Memandang Penelitian Perpajakan dengan Perspektif Baru

Namun demikian, menurut penulis, pelembagaan prinsip pajak OECD menimbulkan pertanyaan apakah MLI dapat menghalangi pendapat dari negara di luar OECD untuk dipertimbangkan dalam ranah internasional.

Kritik yang diberikan ini dapat memperluas wawasan dan menyadarkan para otoritas pajak dan pemerintah. Otoritas pada umumnya lebih menekankan pengaruh positif MLI seperti mengurangi treaty abuse, meningkatkan penyelesaian perselisihan, mencegah pemindahan BUT dari negara asal dan menetralisasi kekacauan akibat tumpang tindihnya perjanjian pajak.

Pada bagian terakhir, buku ini memuat diskusi terkait apakah hasil dari proyek BEPS telah mendorong keseimbangan tatanan pajak internasional terlalu jauh ke arah ketidakpercayaan dan kontrol yang berlebihan, baik untuk pembayar pajak dalam menata bisnis maupun untuk otoritas pajak dalam menata sistem pajak mereka.

Baca Juga: Mengejar Kepatuhan Pajak dari Aktivitas Ekonomi Ilegal

Buku ini sangat berguna untuk dijadikan bahan referensi dalam ranah perpajakan internasional. Hal ini dikarenakan selain menjelaskan secara komprehensif regulasi-regulasi serta definisi yang ada, buku ini juga memuat masukan dan kritik dari berbagai penulis. Dengan demikian, ada sudut pandang yang beragam atas berbagai kebijakan yang diterapkan.

Tertarik membaca buku ini? Buku ini bisa Anda baca di DDTC Library.*

Baca Juga: Pajak adalah Tabungan? Optimisme Wirausaha di Tengah Pandemi
Topik : buku, buku pajak, DDTC, BEPS, OECD, P3B, tax treaty, DDTC Library
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 September 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:21 WIB
BERMUDA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 15 September 2020 | 14:00 WIB
BEPS OECD/G20
berita pilihan
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK