AMERIKA SERIKAT

Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 12 Maret 2020 | 14:15 WIB
Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

WASHINGTON, DDTCNews—Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengusulkan Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu pelaporan pajak yang sedianya jatuh pada 15 April.

Mnuchin merekomendasikan hal tersebut untuk menyiasati efek dari virus corona. Usulan ini, kata Menkeu, hanya ditujukan bagi bisnis berskala kecil dan menengah serta orang pribadi berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kami akan merekomendasikan kepada presiden agar kami dapat mengizinkan penundaan tersebut. Penundaan ini untuk hampir seluruh warga Amerika kecuali mereka yang super kaya,” ujar Mnuchin, di Capitol Hill, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga:
WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Meski begitu, Mnuchin belum merinci berapa lama waktu penundaan yang akan diberikan. Dia juga tidak memerinci siapa saja pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penundaan tersebut.

AS belakangan ini memang tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi efek Corona terhadap perekonomian. Misal, penangguhan pajak gaji, menggaji karyawan yang cuti sakit hingga meningkatkan tunjangan pengangguran.

Mnunchin juga mengaku telah bertemu dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pimpinan Senat Mitch McConnell untuk membahas usulan ini. Dalam waktu dekat, Mnunchin menyebut akan mendiskusikan masalah ini dengan Presiden.

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Perpanjangan waktu pelaporan pajak juga memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk tak menyetorkan pajaknya hingga melewati batas waktu pada 15 April. Sanksi atas bunga dan lainnya yang telah melewati tenggat waktu juga tidak berlaku.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan perpajakan AS, wajib pajak dapat memperoleh perpanjangan waktu untuk melaporkan pajaknya, tetapi diharuskan membayar pajak atas taksiran jumlah yang harus mereka bayar ketika mengajukan perpanjangan tersebut.

Dengan demikian, usulan Mnunchin akan membuat wajib pajak dapat menunda pelaporan sekaligus penyetoran pajak tanpa perlu membayar taksiran pajak terutang serta terkena sanksi.

Dia optimistis penundaan ini akan mengembalikan dana senilai US$200 miliar ke dalam perekonomian AS. “Stimulus ini sangat baik bagi wajib pajak serta perekonomian,” kata Mnuchin, seperti dilansir Politico. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya