Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menteri ATR: Jangan Sampai Bunuh Angsa Bertelur Emas

A+
A-
0
A+
A-
0
Menteri ATR: Jangan Sampai Bunuh Angsa Bertelur Emas

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan mengenai pemberdayagunaan tanah nganggur tengah dikaji, namun pemerintah sudah memiliki ancang-ancang lebih jauh mengenai langkah yang siap diterapkan seusai kebijakan ini terbit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemberdayagunaan tanah yang tidak produktif bisa dialihkan kepada swasta. Pasalnya, pemanfaatan tanah bertujuan untuk semakin meningkatkan produktifitas tanah dan bukan untuk hanya sekadar spekulan.

“Kalau pemerintah tidak bisa membangun kawasan industri, maka swasta yang harus membangunnya, dan tentunya akan kami beri insentif. Begitu juga dengan kontrak mandiri, jika pemerintah belum siap membangunnya, ya pasti kami berikan kepada swasta,” ucapnya di Jakarta, Kamis (2/2).

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Pemerintah sangat mengharapkan pemberdayagunaan tanah ke depannya menjadi lebih produktif, tidak hanya dibeli dan selanjutnya hanya didiamkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan harga tanah di suatu daerah tertentu menjadi terlampau tinggi akibat spekulan.

Adapun ia mencontohkan harga tanah di Jakarta, Bali, maupun Labuan Bajo sudah terbilang luar biasa tinggi. Mengingat, beberapa lokasi tersebut menjadi lokasi yang sudah maju dan juga sebagai tujuan pariwisata.

“Untuk itu kami tidak bisa menerbitkan kebijakan yang menciptakan distorsi, khususnya pada soal tanah ini. Maka tanah kosong yang sudah dijatah untuk ekspansif industri, maupun perumahan dan sebagainya, itu menjadi pengecualian dalam kebijakan kami nanti,” tuturnya.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Progresif Tanah Dibatalkan, Ada Apa?

Sofyan memaparkan tanah yang belum dibangun apapun di atasnya, namun sudah direncanakan akan dibangun untuk hal yang lebih produktif maka tanah tersebut tidak akan diganggu gugat dengan rancangan kebijakan tersebut.

“Jangan sampai kebijakan pertanahan ini kedepannya justru membunuh angsa yang bertelur emas, karena menciptakan distorsi pada kawasan industri. Intinya kami ingin ciptakan kebijakan yang tidak menimbulkan distorsi,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis
Topik : pajak tanah, pajak progresif tanah, land value tax, lvt
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Februari 2017 | 15:32 WIB
PAJAK TANAH
Kamis, 02 Februari 2017 | 12:10 WIB
KABUPATEN BERAU
Kamis, 02 Februari 2017 | 09:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 01 Februari 2017 | 14:40 WIB
PAJAK TANAH
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN