Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

A+
A-
4
A+
A-
4
Mensos: 92 Kabupaten/Kota Tak Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kiri) mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Raker tersebut membahas verifikasi dan validasi kemiskinan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan penyebab pendataan kemiskinan yang tidak bisa sempurna kepada Komisi VIII DPR RI.

Juliari mengatakan kepatuhan pemerintah daerah melaporkan data kemiskinan sangat bervariasi sehingga proses verifikasi dan validasi (verivali) data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak maksimal. Ada pemerintah daerah tidak memperbarui data yang terakhir dikirim sejak 2015.

"Verivali terakhir yang dilakukan secara nasional adalah tahun 2015, tapi bukan berarti dari tahun 2015 ke 2020 tidak ada verivali sama sekali,” katanya, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Lantik 3 Gubernur Sekaligus

Juliari mengatakan tercatat ada 319 kabupaten/kota yang memperbarui tidak sampai 50% total data keluarga miskin di wilayahnya. Ada 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan di atas 50%. Sementara 92 kabupaten/kota lainnya sama sekali tak memperbarui data kemiskinan sejak 2015.

"Jadi yang paling parah ada 92 kabupaten/kota ini. Setengah parah ada 319 kabupaten/kota, dan lumayan parah ada 103 kabupaten/kota," ujarnya.

Juliari menjelaskan selama ini proses pendataan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah daerah karena Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran untuk melakukannya. Namun, dia berencana kembali melakukan verivali DTKS secara nasional pada 2021.

Baca Juga: PMK Baru, Minimal 25% DAU dan DBH Wajib untuk Program Ini

Dia menyebut kebutuhan dana untuk melakukan verivali nasional mencapai Rp1,3 triliun karena mencakup hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. Namun, anggaran yang diusulkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2021 hanya senilai Rp425 miliar.

Menurutnya, anggaran itu bisa digunakan untuk melakukan verivali pada 12,4 juta penduduk di 32 provinsi. Juliari belum memperhitungkan kebutuhan dana untuk proses verivali di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, dia juga berharap ada proses verivali peserta program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako di 34 provinsi agar datanya lebih komprehensif, termasuk Papua dan Papua Barat. Kebutuhan dananya mencapai Rp875 miliar.

Baca Juga: BPS Rilis Data Terbaru Kemiskinan dan Ketimpangan, Ini Respons BKF

"Saya minta peserta PKH dan kartu sembako lebih dulu diverivali," katanya. (kaw)

Topik : tingkat kemiskinan, kementerian sosial, pemerintah daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 21 Agustus 2020 | 09:42 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:15 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:00 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 07:07 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:00 WIB
PMK 15/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 16:45 WIB
THAILAND
Jum'at, 26 Februari 2021 | 16:44 WIB
PELAPORAN SPT