Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: Jika Bank Curang, Ada Sanksi Berat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengimbau kepada bank yang akan menampung dana hasil program pengampunan pajak supaya tidak bermain curang.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan, bank yang bermain curang akan diberikan sanksi yang berat, apabila diketahui bank yang bersangkutan membawa dana hasil repatriasi dari Indonesia ke luar negeri.

“Jika bank-bank tersebut berani mencoba untuk mengalihkan dana walaupun dalam waktu sebentar ke luar negeri, apalagi membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegas Bambang, Jakarta, Selasa (19/7).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Jika ada salah satu bank yang mencoba membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka Menteri Keuangan bisa langsung memberikan sanksi kepada bank tersebut. Sankinya bisa berupa terminasi langsung terhadap bank maupun denda.

“Repatriasi merupakan salah satu program dari pengampunan pajak yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah dana repatriasi tidak diperbolehkan dialihkan ke luar negeri,” jelas Bambang.

Bambang menuturkan, hal utama dalam penentuan bank penampung dana hasil repatriasi antara lain bank tersebut harus memenuhi syarat (eligible). “Belum tentu semua bank siap dengan ketentuan yang sudah dibuat. Bank tersebut harus siap dengan kontrak yang akan berlaku dan tidak akan membawa dana tersebut ke luar negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Hingga saat ini, lanjut Bambang, yang menjadi hal tersullit yakni pihak bank harus memberikan otoritas dan akses penuh kepada pemerintah terkait pengecekan data perpajakan.

“Ketentuan dengan bank-bank tersebut nantinya akan memberikan akses penuh kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

Adapun syarat dan ketentuan tersebut akan dituangkan ke dalam kontrak persetujuan antara Menteri Keuangan dengan pihak bank terkait. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

“Jika bank-bank tersebut berani mencoba untuk mengalihkan dana walaupun dalam waktu sebentar ke luar negeri, apalagi membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegas Bambang, Jakarta, Selasa (19/7).

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Jika ada salah satu bank yang mencoba membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka Menteri Keuangan bisa langsung memberikan sanksi kepada bank tersebut. Sankinya bisa berupa terminasi langsung terhadap bank maupun denda.

“Repatriasi merupakan salah satu program dari pengampunan pajak yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah dana repatriasi tidak diperbolehkan dialihkan ke luar negeri,” jelas Bambang.

Bambang menuturkan, hal utama dalam penentuan bank penampung dana hasil repatriasi antara lain bank tersebut harus memenuhi syarat (eligible). “Belum tentu semua bank siap dengan ketentuan yang sudah dibuat. Bank tersebut harus siap dengan kontrak yang akan berlaku dan tidak akan membawa dana tersebut ke luar negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Hingga saat ini, lanjut Bambang, yang menjadi hal tersullit yakni pihak bank harus memberikan otoritas dan akses penuh kepada pemerintah terkait pengecekan data perpajakan.

“Ketentuan dengan bank-bank tersebut nantinya akan memberikan akses penuh kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

Adapun syarat dan ketentuan tersebut akan dituangkan ke dalam kontrak persetujuan antara Menteri Keuangan dengan pihak bank terkait. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh
Topik : tax amnesty, dana repatriasi, instrumen keuangan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI