Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: Jika Bank Curang, Ada Sanksi Berat

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengimbau kepada bank yang akan menampung dana hasil program pengampunan pajak supaya tidak bermain curang.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan, bank yang bermain curang akan diberikan sanksi yang berat, apabila diketahui bank yang bersangkutan membawa dana hasil repatriasi dari Indonesia ke luar negeri.

“Jika bank-bank tersebut berani mencoba untuk mengalihkan dana walaupun dalam waktu sebentar ke luar negeri, apalagi membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegas Bambang, Jakarta, Selasa (19/7).

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Jika ada salah satu bank yang mencoba membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka Menteri Keuangan bisa langsung memberikan sanksi kepada bank tersebut. Sankinya bisa berupa terminasi langsung terhadap bank maupun denda.

“Repatriasi merupakan salah satu program dari pengampunan pajak yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah dana repatriasi tidak diperbolehkan dialihkan ke luar negeri,” jelas Bambang.

Bambang menuturkan, hal utama dalam penentuan bank penampung dana hasil repatriasi antara lain bank tersebut harus memenuhi syarat (eligible). “Belum tentu semua bank siap dengan ketentuan yang sudah dibuat. Bank tersebut harus  siap dengan kontrak yang akan berlaku dan tidak akan membawa dana tersebut ke luar negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Hingga saat ini, lanjut Bambang, yang menjadi hal tersullit yakni pihak bank harus memberikan otoritas dan akses penuh kepada pemerintah terkait pengecekan data perpajakan.

“Ketentuan dengan bank-bank tersebut nantinya akan memberikan akses penuh kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

Adapun syarat dan ketentuan tersebut akan dituangkan ke dalam kontrak persetujuan antara Menteri Keuangan dengan pihak bank terkait. (Amu)

Baca Juga: Ingat! Selain SPT, Peserta Amnesti Pajak Harus Sampaikan Laporan Ini

“Jika bank-bank tersebut berani mencoba untuk mengalihkan dana walaupun dalam waktu sebentar ke luar negeri, apalagi membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegas Bambang, Jakarta, Selasa (19/7).

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Jika ada salah satu bank yang mencoba membawa dana hasil repatriasi ke luar negeri maka Menteri Keuangan bisa langsung memberikan sanksi kepada bank tersebut. Sankinya bisa berupa terminasi langsung terhadap bank maupun denda.

“Repatriasi merupakan salah satu program dari pengampunan pajak yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah dana repatriasi tidak diperbolehkan dialihkan ke luar negeri,” jelas Bambang.

Bambang menuturkan, hal utama dalam penentuan bank penampung dana hasil repatriasi antara lain bank tersebut harus memenuhi syarat (eligible). “Belum tentu semua bank siap dengan ketentuan yang sudah dibuat. Bank tersebut harus  siap dengan kontrak yang akan berlaku dan tidak akan membawa dana tersebut ke luar negeri,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

Hingga saat ini, lanjut Bambang, yang menjadi hal tersullit yakni pihak bank harus memberikan otoritas dan akses penuh kepada pemerintah terkait pengecekan data perpajakan.

“Ketentuan dengan bank-bank tersebut nantinya akan memberikan akses penuh kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengecekan secara langsung,” ujarnya.

Adapun syarat dan ketentuan tersebut akan dituangkan ke dalam kontrak persetujuan antara Menteri Keuangan dengan pihak bank terkait. (Amu)

Baca Juga: Ingat! Selain SPT, Peserta Amnesti Pajak Harus Sampaikan Laporan Ini
Topik : tax amnesty, dana repatriasi, instrumen keuangan
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK