Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengelak Pajak Hingga Ratusan Miliar, Pabrik Rokok Ditindak Otoritas

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengelak Pajak Hingga Ratusan Miliar, Pabrik Rokok Ditindak Otoritas

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Otoritas pajak India berhasil menangkap produsen rokok yang tidak menyetorkan goods and services tax (GST) atau PPN sehingga menyebabkan kerugian hingga INR748,6 juta atau setara dengan Rp145,4 miliar.

Otoritas pajak India (Directorate General of GST Intelligence/DGGI) menyatakan total pajak yang berhasil diamankan amat besar mengingat wajib pajak pabrik rokok yang ditindak adalah pabrik besar dan populer dikonsumsi oleh masyarakat India.

"Berkat penindakan tersebut, wajib pajak telah membayar utang pajak sebesar INR748,6 juta secara tunai beserta bunganya pada April 2021," tulis DGGI dalam keterangan resmi seperti dilansir indiatimes.com, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga: UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di India, tembakau tidak diolah (unmanufactured tobacco) dikenai PPN yang amat sangat tinggi yaitu sebesar 28% dan compensation cess dengan tarif sebesar 71%.

Dengan demikian, total pajak atas penyerahan tembakau yang tidak diolah hampir mencapai nilai dari produk tersebut itu sendiri. Hal ini juga dianggap menjadi salah satu penyebab pengusaha terdorong untuk melakukan pengelakan pajak.

Berdasarkan temuan DGGI di lokasi pabrik dan berdasarkan pada dokumen milik produsen rokok tersebut, ditemukan induk perusahaan telah melakukan penyerahan tembakau tidak diolah tanpa membayarkan PPN atas penyerahan tersebut.

Baca Juga: Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan induk perusahaan secara sengaja tidak membayar PPN atas tembakau yang diperoleh langsung dari petani. (rig)

Topik : india, pabrik rokok, pengelakan pajak, PPN, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Jum'at, 17 September 2021 | 16:30 WIB
BELGIA

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah