Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Mengantisipasi Dampak Perpajakan IFRS 16

0

AKTIVA atau biasa disebut dengan aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Aktiva bisa berwujud aktiva lancar seperti kas, piutang, atau surat berharga, dan aktiva tetap seperti mesin, mobil, atau properti. Aktiva tetap diperoleh perusahaan dengan cara membeli, kredit bank, sewa, atau sewa guna usaha (leasing) (Anwari, 1994).

Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, istilah leasing boleh jadi lebih populer daripada sewa. Perusahaan yang memperoleh aktiva tetap dengan cara leasing bisa terkesan lebih bonafide ketimbang perusahaan yang memperolehnya dengan menyewa. Sebaliknya, perusahaan yang memilih cara sewa untuk memperoleh aktiva tetap kesannya tengah mengalami limitasi finansial.

Kesan itu boleh jadi keliru. Namun faktanya, leasing memang berbeda dari sewa biasa. Dalam leasing dikenal skema sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa pembiayaan (capital/ finance lease). Istilah ini mengandung makna bahwa aset yang diperoleh lessee seolah sudah merupakan miliknya sendiri, bukan milik lessor. Karena itu, lessee mencatat aset tersebut pada neraca dengan menambah jumlah aktiva (IAS 17 dan PSAK 30).

Selain itu, ada pula sewa guna usaha tanpa hak opsi atau sewa operasi (operating lease). Dengan cara ini, perusahaan bisa mendapatkan aset dengan skala besar tanpa memunculkan ekses utang pada neraca untuk tahun-tahun berikutnya (Sumual dan Affandi, 2016). Karena fungsinya sebagai off balance sheet financing ini, tidak mengherankan jika operating lease menjadi pilihan favorit para manajer keuangan di seluruh dunia.

Namun, mulai 1 Januari 2019, istilah off balance sheet financing tadi niscaya akan tinggal kenangan belaka, terutama di negara-negara yang menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 tentang Leasing, termasuk Indonesia. Hanya, pemberlakuannya di Indonesia lebih lama setahun, yakni mulai 1 Januari 2020 seiring penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang Sewa.

Berakhirnya fungsi off balance sheet financing itu terjadi karena dengan ketentuan baru IFRS tersebut nilai operating lease yang dahulu tidak muncul pada neraca, kini harus dimunculkan dengan keterangan ‘hak untuk menggunakan aset lease’ (right on use of asset) yang sekaligus dicatat sebagai utang/ kewajiban lease (lease liability). (Gambar 1)

Gambar 1. Perbedaan Pencatatan Leasing Antara IAS 17 dan IFRS 17

 

Perubahan mendasar ini disebabkan oleh perubahan kebijakan yang menganggap semua leasing adalah capital/ financial lease karena lessee tidak diperbolehkan lagi menggunakan skema operating lease (You dan Seng, 2016). Dengan kata lain, tidak ada lagi pengelompokan operating lease dan capital/ finance lease, sehingga pilihan yang tersisa hanyalah leasing atau sewa.

Lantas bagaimana kemudian membedakan leasing dan sewa? IFRS 16 menetapkan paling tidak tiga pedoman atau syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengidentifikasi apakah sebuah kontrak atau transaksi dikategorikan sebagai leasing. Pertama, apakah aset yang ditransaksikan dapat diidentifikasi. Maksudnya, aset tersebut dapat ditelusuri keberadaannya, wujudnya, letaknya, dan pemiliknya.

Kedua, apakah ada hak untuk menggunakan aset tersebut. Artinya, perusahaan atau lessee yang akan menggunakan aset hasil sewa guna usaha itu dapat memanfaatkannya secara langsung. Atau, tidak ada kendala hukum yang menghambat perusahaan untuk dapat segera menggunakan aset tersebut dalam rangka menjalankan operasi bisnisnya.

Ketiga, apakah jangka waktu dan nilai kontraknya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Apabila jangka waktunya lebih dari 12 bulan dan nilainya material atau cukup besar, maka kontraknya akan dianggap sebagai leasing. Sebaliknya, jika jangka waktu dan nilainya tidak memenuhi ketentuan itu, kontraknya dianggap sebagai sewa-menyewa biasa.

Implikasi Pajak

DENGAN ketentuan IFRS 16 yang membukukan semua skema leasing sebagai capital/ finance lease, maka perlakuan akuntansi atas biaya-biaya yang muncul juga berubah. Jika dahulu pada skema operating lease ada biaya operating lease, maka karena operating lease kini dianggap sebagai finance/ capital lease, biaya yang muncul adalah biaya penyusutan dan biaya bunga (Financial Reporting Alert CPA Canada, 2016).

Dalam kaitannya dengan perpajakan, perubahan pencatatan jenis biaya tersebut berpengaruh pada turunnya penerimaan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pasal 16 ayat (2) KMK itu menyebutkan: “Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi (capital/finance lease).” Begitu pula Pasal 17 ayat (2) huruf b: “Lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan (operating lease) atau terutang kepada lessor. Adapun, perlakuan PPN-nya diatur Pasal 15: “Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”

Hal ini mengandung makna bahwa penyerahan jasa dalam transaksi operating lease merupakan objek PPN. Dengan demikian, mengingat operating lease berubah menjadi capital/finance lease, maka tidak akan ada lagi biaya operating expense, sehingga objek PPh 23 dan PPN pun raib. Akibatnya, potensi penerimaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut akan hilang.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015, nilai sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) di Indonesia mencapai Rp1.820,64 triliun (2014) dan Rp1.817,08 triliun (2015). Dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dan PPN sebesar 10%, maka kehilangan potensi penerimaan pajaknya tentu dapat dihitung. (Gambar 2)

Gambar 2. Perhitungan Potensi Pajak yang Hilang Akibat Pemberlakuan IFRS 16

 

Dengan mengacu pada data tersebut, dengan asumsi ketentuan IFRS 16 telah diterapkan pada tahun 2014 dan 2015, maka perubahan perlakuan akuntansi operating lease menjadi finance/capital lease, akan menyebabkan kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah yang sangat signifikan, yaitu Rp218,41 triliun (2014) dan Rp 218,05 triliun (2015).

Untuk mengantisipasi menguapnya potensi penerimaan pajak akibat penerapan IFRS 16 per 1 Januari 2020, otoritas pajak perlu mengubah ketentuan tentang pengenaan pajak atas transaksi sewa guna usaha (leasing). Tentunya hal tersebut dilakukan setelah Draft Ekposur PSAK 73 tentang Sewa yang isinya merupakan adopsi dari ketentuan IFRS 16 ditetapkan secara resmi menjadi PSAK 73.

Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan adalah mengubah ketentuan mengenai rasio utang terhadap ekuitas/ debt to equity ratio (DER). Sesuai dengan karakter alami bisnisnya, banyak perusahaan yang sebelum berlakunya IFRS 16 menggunakan skema operating lease sebagai sarana utama perolehan aset usahanya, sehingga DER-nya masih di bawah atau sama dengan ketentuan yang berlaku sekarang,  4:1.

Namun, setelah IFRS 16 mewajibkan lessee mengungkap lease liability atas transaksi yang notabene operating lease ke dalam neraca, DER-nya otomatis akan melampaui batas rasio 4:1 seperti ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.0010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Akibatnya, biaya-biaya yang ada kaitannya dengan leasing yang berada di atas rasio tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non-taxable expense), hingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih besar. Jika tidak diantisipasi, akibat seperti ini tentu mengagetkan karena dengan ketentuan yang sekarang biaya operating lease masih bisa menjadi pengurang penghasilan.*

Topik : Suharno, DDTC Academy
artikel terkait
Rabu, 14 Desember 2016 | 18:30 WIB
RUU KUP: HUKUM ACARA PIDANA
Jum'at, 03 Juni 2016 | 15:17 WIB
ANALISIS
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 07:44 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 14 April 2018 | 08:28 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 27 April 2018 | 10:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 16 Oktober 2018 | 06:13 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Sabtu, 28 April 2018 | 08:00 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 06:30 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 27 September 2017 | 14:43 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Senin, 09 Juli 2018 | 08:08 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Selasa, 04 Desember 2018 | 09:13 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 05 Desember 2018 | 06:27 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Selasa, 10 Juli 2018 | 08:00 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
0