Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Meneropong Perkembangan Jaringan P3B di Masa Depan

A+
A-
1
A+
A-
1

PERJANJIAN penghindaran pajak berganda (P3B) atau yang sering disebut tax treaty merupakan salah satu elemen penting dalam aspek pajak internasional. Pasalnya, tujuan utama diberlakukannya P3B adalah untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan upaya penghindaran pajak.

Namun demikian, masih banyak P3B yang berlaku saat ini merupakan hasil dari negosiasi 10 tahun bahkan puluhan tahun lalu. Konsekuensinya, tax treaty cenderung belum sepenuhnya dapat mengakomodasi perkembangan dan dinamika perilaku bisnis yang terus berubah sedemikian rupa. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya fenomena seperti double non-taxation, treaty shopping, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Selain upaya renegosiasi, melalui Rencana Aksi BEPS ke-15, OECD membuat mekanisme baru yang memungkinkan yurisdiksi untuk merevisi P3B dalam waktu yang relatif cepat secara bersamaan, yaitu melalui multilateral instrument (MLI).

Lantas, bagaimana penggunaan mekanisme MLI? Kemudian, seperti apa pula proyeksi perkembangan jaringan P3B di masa depan?

Penasaran? Ayo simak episode terbaru DDTC PodTax bersama Lenida Ayumi yang akan mengulas jawabannya bersama Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin, serta ikuti kuis berhadiah menarik!

Baca Juga: Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Topik : podcast, pajak, rahmat muttaqin, ddtc academy, p3b, tax treaty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Januari 2022 | 09:03 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 27 Januari 2022: Sebanyak 8.699 Wajib Pajak Sudah Ungkap Hartanya

Jum'at, 28 Januari 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wah, Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah Berlanjut Tahun Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB