Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Menempatkan Perspektif untuk Paradise Papers

A+
A-
0
A+
A-
0
Menempatkan Perspektif untuk Paradise Papers

Ilustrasi (syn.org.au)

KEMUNCULAN Paradise Papers yang menyebut sejumlah nama tokoh Indonesia kali ini terlihat tidak terlalu heboh seperti halnya Panama Papers tahun lalu. Memang, tidak hanya di Indonesia, menjadi heboh atau tidak heboh seringkali tergantung pada konteks yang menyertainya.

Konteks itu menjadi penting karena dengan memahaminya kita dapat membedakan secara kritis, bahwa heboh adalah satu hal, menjadi heboh adalah hal lain. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga konteks yang menyertai Paradise Papers, Panama Papers, dan sebelumnya Offshore Leaks.

Pertama, konteks politik. Inilah konteks yang secara dominan menjelaskan kenapa Panama Papers menjadi heboh sementara Paradise Papers tidak. Dengan konteks ini kita tahu kenapa Panama Papers menjadi heboh untuk Ketua BPK RI, tetapi tidak untuk Menteri BUMN dan Menko Polhukam.

Baca Juga: Peran Penting Transfer Pricing Dalam Konteks Perpajakan, Seperti Apa?

Konteks itu pula yang menjelaskan kenapa beberapa LSM mengadukan Ketua BPK, tetapi membiarkan Menteri BUMN dan Menko Polhukam. Kita paham kenapa LSM-LSM itu, bersama Gubernur DKI Jakarta saat itu, bahu-membahu meng-counter hasil audit BPK tentang RS Sumber Waras.

Kedua, konteks hukum. Dalam konteks ini, baik secara hukum formal maupun material, memiliki perusahaan cangkang di luar negeri adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia jelas bukan merupakan indikasi pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum.

Ia baru melanggar ketentuan perpajakan jika terbukti ada kekayaan perusahaan itu yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Ia baru merupakan pelanggaran hukum apabila pemilik perusahaan tersebut adalah individu yang oleh ketentuan hukum dilarang memiliki perusahaan, misalnya PNS.

Baca Juga: Data AEoI Ungkap 100.000 Wajib Pajak Tak Deklarasi Harta Luar Negeri

Ketiga, konteks administrasi. Dalam konteks ini, jika pemerintah sampai tidak tahu adanya perusahaan cangkang di luar negeri milik warga negara Indonesia, hal ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari lemahnya sistem administrasi negara berikut manajemen pengelolaan datanya.

Negara yang sudah punya peraturan kuat tentang pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership) serta kewenangan besar otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi perpajakan saja masih bisa dikelabuhi, apalagi negara yang peraturan dan kewenangannya lemah seperti kita.

Tiga konteks ini dikemukakan tidak lain agar kita dapat dengan tepat menempatkan perspektif dalam melihat kemunculan Paradise Papers. Sudah seharusnya pemerintah fokus pada konteks ketiga, seraya menjernihkan konteks kedua. Biarkan LSM dan politisi bermain pada konteks pertama.*

Baca Juga: Mengejar Kepatuhan Pajak dari Aktivitas Ekonomi Ilegal

Topik : paradise papers, penggelapan pajak, penghindaran pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:51 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 27 Juli 2020 | 12:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 26 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI