Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menempatkan Perspektif untuk Paradise Papers

0
0

KEMUNCULAN Paradise Papers yang menyebut sejumlah nama tokoh Indonesia kali ini terlihat tidak terlalu heboh seperti halnya Panama Papers tahun lalu. Memang, tidak hanya di Indonesia, menjadi heboh atau tidak heboh seringkali tergantung pada konteks yang menyertainya.

Konteks itu menjadi penting karena dengan memahaminya kita dapat membedakan secara kritis, bahwa heboh adalah satu hal, menjadi heboh adalah hal lain. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga konteks yang menyertai Paradise Papers, Panama Papers, dan sebelumnya Offshore Leaks.

Pertama, konteks politik. Inilah konteks yang secara dominan menjelaskan kenapa Panama Papers menjadi heboh sementara Paradise Papers tidak. Dengan konteks ini kita tahu kenapa Panama Papers menjadi heboh untuk Ketua BPK RI, tetapi tidak untuk Menteri BUMN dan Menko Polhukam.

Baca Juga: Produsen Rokok Ini Diduga Lakukan Penghindaran Pajak

Konteks itu pula yang menjelaskan kenapa beberapa LSM mengadukan Ketua BPK, tetapi membiarkan Menteri BUMN dan Menko Polhukam. Kita paham kenapa LSM-LSM itu, bersama Gubernur DKI Jakarta saat itu, bahu-membahu meng-counter hasil audit BPK tentang RS Sumber Waras.

Kedua, konteks hukum. Dalam konteks ini, baik secara hukum formal maupun material, memiliki perusahaan cangkang di luar negeri adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia jelas bukan merupakan indikasi pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum.

Ia baru melanggar ketentuan perpajakan jika terbukti ada kekayaan perusahaan itu yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Ia baru merupakan pelanggaran hukum apabila pemilik perusahaan tersebut adalah individu yang oleh ketentuan hukum dilarang memiliki perusahaan, misalnya PNS.

Baca Juga: Untung Besar, 60 Perusahaan AS Ini Justru Tidak Bayar Pajak

Ketiga, konteks administrasi. Dalam konteks ini, jika pemerintah sampai tidak tahu adanya perusahaan cangkang di luar negeri milik warga negara Indonesia, hal ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari lemahnya sistem administrasi negara berikut manajemen pengelolaan datanya.

Negara yang sudah punya peraturan kuat tentang pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership) serta kewenangan besar otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi perpajakan saja masih bisa dikelabuhi, apalagi negara yang peraturan dan kewenangannya lemah seperti kita.

Tiga konteks ini dikemukakan tidak lain agar kita dapat dengan tepat menempatkan perspektif dalam melihat kemunculan Paradise Papers. Sudah seharusnya pemerintah fokus pada konteks ketiga, seraya menjernihkan konteks kedua. Biarkan LSM dan politisi bermain pada konteks pertama.*

Baca Juga: Kasus Restitusi Bodong Cum-Ex Kembali Diinvestigasi

Pertama, konteks politik. Inilah konteks yang secara dominan menjelaskan kenapa Panama Papers menjadi heboh sementara Paradise Papers tidak. Dengan konteks ini kita tahu kenapa Panama Papers menjadi heboh untuk Ketua BPK RI, tetapi tidak untuk Menteri BUMN dan Menko Polhukam.

Baca Juga: Produsen Rokok Ini Diduga Lakukan Penghindaran Pajak

Konteks itu pula yang menjelaskan kenapa beberapa LSM mengadukan Ketua BPK, tetapi membiarkan Menteri BUMN dan Menko Polhukam. Kita paham kenapa LSM-LSM itu, bersama Gubernur DKI Jakarta saat itu, bahu-membahu meng-counter hasil audit BPK tentang RS Sumber Waras.

Kedua, konteks hukum. Dalam konteks ini, baik secara hukum formal maupun material, memiliki perusahaan cangkang di luar negeri adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia jelas bukan merupakan indikasi pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran hukum.

Ia baru melanggar ketentuan perpajakan jika terbukti ada kekayaan perusahaan itu yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Ia baru merupakan pelanggaran hukum apabila pemilik perusahaan tersebut adalah individu yang oleh ketentuan hukum dilarang memiliki perusahaan, misalnya PNS.

Baca Juga: Untung Besar, 60 Perusahaan AS Ini Justru Tidak Bayar Pajak

Ketiga, konteks administrasi. Dalam konteks ini, jika pemerintah sampai tidak tahu adanya perusahaan cangkang di luar negeri milik warga negara Indonesia, hal ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari lemahnya sistem administrasi negara berikut manajemen pengelolaan datanya.

Negara yang sudah punya peraturan kuat tentang pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership) serta kewenangan besar otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi perpajakan saja masih bisa dikelabuhi, apalagi negara yang peraturan dan kewenangannya lemah seperti kita.

Tiga konteks ini dikemukakan tidak lain agar kita dapat dengan tepat menempatkan perspektif dalam melihat kemunculan Paradise Papers. Sudah seharusnya pemerintah fokus pada konteks ketiga, seraya menjernihkan konteks kedua. Biarkan LSM dan politisi bermain pada konteks pertama.*

Baca Juga: Kasus Restitusi Bodong Cum-Ex Kembali Diinvestigasi
Topik : paradise papers, penggelapan pajak, penghindaran pajak
artikel terkait
Senin, 25 Maret 2019 | 14:19 WIB
TAJUK
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 27 Desember 2018 | 14:29 WIB
TAJUK
Jum'at, 02 November 2018 | 14:35 WIB
TAJUK
berita pilihan
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 10 Oktober 2016 | 20:01 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 27 Desember 2016 | 18:48 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 17 Oktober 2016 | 18:27 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 05 September 2016 | 07:31 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 05 Januari 2017 | 12:54 WIB
TAJUK PAJAK
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Jum'at, 02 November 2018 | 14:35 WIB
TAJUK
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN