Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

A+
A-
0
A+
A-
0
Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

HAKIM merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang tidak hanya bertugas untuk memutus suatu perkara saja, tetapi juga memimpin jalannya proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan.

Namun demikian, tidak banyak yang tahu bagaimana proses pengambilan putusan oleh hakim tersebut berlangsung serta bagaimana hakim menentukan pertimbangannya dalam memutus perkara, termasuk perkara pajak.

Dalam menyelami area tersebut, buku berjudul “How Judges Decide Cases: Reading, Writing and Analysing Judgments” dapat menjadi pilihan bagi pembaca terutama kalangan yang terbilang masih awam terhadap isu hukum.

Baca Juga: Sengketa Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi yang Kurang Bayar

Buku yang ditulis oleh Andrew Goodman memuat berbagai pemikiran ilmiah modern terkait dengan tendensi yang kerap dijumpai dalam proses pengambilan putusan pada berbagai bidang hukum.

Selain itu, buku ini menyajikan analisis yang komprehensif mengenai proses pengambilan putusan oleh hakim serta berbagai tantangan yang mewarnainya. Pembahasan pun turut disertai dengan hasil penelitian dan contoh kasus konkrit sebagai bahan referensi.

Menariknya, buku ini menyajikan panduan yang unik dan praktis dalam menelusuri mekanisme suatu perkara diputuskan serta bagaimana pertimbangan hakim dirumuskan. Goodman juga mengkaji gaya bahasa hakim dalam mengungkapkan pendapat yudisial serta memberi pertimbangannya.

Baca Juga: SE Baru Masa Reses Persidangan di Pengadilan Pajak Saat Idulfitri

Secara keseluruhan, pembahasan yang dimuat dalam buku terbitan tahun 2018 ini terdiri atas delapan bab. Pembahasan didasari dari penelitian independen melalui metode wawancara terhadap sejumlah hakim di setiap tingkatan, meliputi hakim pada tingkat distrik hingga hakim agung.

Salah satu isu menarik yang dibahas adalah analisis terhadap penilaian hakim yang dikaitkan dengan pertimbangan, argumen, serta logika hukum. Penulis menjelaskan hakim harus bersikap rasional serta objektif dalam memutus perkara.

Menurut Goodman, sifat rasionalitas dan objektivitas dapat dicapai apabila hakim dapat menyusun argumen secara terstruktur dan efektif dalam proses pembuatan putusan. Argumen tersebut juga harus didukung oleh pertimbangan dan justifikasi yang logis.

Baca Juga: Mengupas Gagasan Keadilan Pajak dari Berbagai Perspektif

Lebih jauh, buku ini menjelaskan justifikasi yang dimaksud biasanya ditandai dengan penjelasan yang ringkas, tetapi tetap ‘berisi’ dan terstruktur. Justifikasi yang diberikan juga harus mengacu pada logika hukum yang didasarkan norma serta asas hukum yang berlaku.

Tak lupa, penulis juga mengaitkan gagasan utama buku dengan beberapa contoh kasus yang menarik seperti halnya kasus Easson vs London & North Eastern Railway Co. dan Lewis vs Attorney General of Jamaica.

Meski sebagian besar analisis dan kasus yang dimuat dalam buku ini diambil dari sudut pandang hukum di negara-negara common law seperti Inggris dan Amerika serikat, gagasan yang disampaikan dalam buku ini tetap relevan bagi para pembaca di negara lain.

Baca Juga: Penipuan Modus Jual Buku Perpajakan, DJP Minta Masyarakat Berhati-hati

Selain itu, gagasan yang disampaikan juga tidak terbatas untuk diterapkan pada ranah hukum pidana atau perdata saja, tetapi juga termasuk ranah hukum pajak. Tak jarang, putusan yang dikeluarkan pengadilan pajak justru menimbulkan persoalan lain.

Persoalan yang dimaksud kerap terjadi karena kurangnya keterbukaan informasi dalam pengadilan pajak serta kurangnya pemahaman hakim yang menangani perkara pajak. Simak, 5 Masalah Pengadilan Pajak dan Alternatif Solusinya.

Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca agar dapat bersikap lebih kritis terhadap setiap putusan yang dibuat termasuk oleh pengadilan pajak. Meski peran dan wewenang hakim di negara common law dan civil law berbeda, tetapi setiap putusan tetap harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku ini, terlepas dari sistem hukum yang dianut.

Baca Juga: Begini Strategi DJP Kurangi Kekalahan di Pengadilan Pajak

Buku terbitan Wildy, Simmonds & Hill Publishing ini dapat dijadikan referensi khususnya bagi para praktisi hukum serta akademisi lainnya dalam membahas isu seputar proses pembuatan putusan oleh hakim.

Selain itu, masyarakat juga dapat menjadikan buku ini sebagai bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan mengenai proses ideal dalam memutus suatu perkara agar dapat lebih kritis terhadap setiap putusan. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Mengkaji Alokasi Hak Pemajakan Menurut Model OECD
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, pengadilan pajak, hakim, persidangan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 12 Maret 2021 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 12 Maret 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Maret 2021 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN